Rusia desak patuhi gencatan senjata di Suriah

Moskow (Antara/Xinhua-OANA) - Kementerian Luar Negeri Rusia pada Jumat (29/4) mendesak semua pihak di Suriah dan pihak yang berkepentingan agar berpegang pada kesepakatan gencatan senjata, sementara kerusuhan meningkat terutama di Aleppo, Suriah.

"Kami sekali lagi mendesak semua anggota ISSG (Kelompok Internasional Pendukung Suriah) agar berusaha sekuat mungkin untuk menjamin dipatuhinya rejim gencatan senjata, pemisahan sepenuhnya peserta gencatan senjata dari pelaku teror, termasuk secara geografis," kata Kementerian tersebut.

Di dalam pesan daring, Kementerian itu mengutuk aksi kerusuha pelanggaran gencatan senjata baru-baru ini di Suriah, dan mengatakan Gedung Konsulat Jenderal Rusia di Aleppo, Suriah Utara, diserang mortir pada Kamis.

Pemboman "sengaja" tersebut tidak merenggut korban jiwa, kata Kementerian itu, yang menduga tindakan tersebut dilakukan oleh kelompok Jabhat An-Nusra dan pasukan sekutunya.

Kementerian itu menyatakan peristiwa tersebut membuktikan pelaku teror dan pendukung mereka berusaha merusak kesepakatan gencatan senjata saat ini di Suriah, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi. Kesepakatan itu diperantarai oleh Rusia dan Amerika Serikat dan berlaku sejak tengah malam tanggal 26 Februari.

"Kami percaya sangat penting untuk memberi teguran yang layak buat upaya ini, untuk meningkatkan tindakan terkoordinasi antara Rusia dan AS sebagai Ketua Bersama ISSG, yang secara langsung memantau gencatan senjata," tambah kementerian tersebut.

Meskipun kadang-kala terjadi pelanggaran, Suriah saat ini memiliki sejenis gencatan senjata di Ibu Kota Nasionalnya, Damaskus, sementara beberapa sumber di Aleppo mengatakan gencatan senjata di sana telah benar-benar ambruk.

Pada Jumat Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov mengatakan penggelaran personel tambahan AS di Suriah melanggar kedaulatan negara Arab tersebut.

Selama kunjungannya ke Jerman pekan ini, Presiden AS Barack Obama mengkonfirmasi 250 personel lagi akan dikirim ke Suriah untuk memerangi kelompok IS. Menurut beberapa laporan, sudah ada 150 prajurit AS yang ditempatkan di Daerah Kurdi di Suriah Utara.

"Kami prihatin mengenai kenyataan bahwa AS melaksanakan tindakan semacam itu tanpa koordinasi dengan pemerintah yang sah di Republik Arab Suriah, yang menjadi pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah," kata Ryabkov.

Namun, ia menegaskan Moskow dan Washington masih memelihara kerja sama militer di Suriah dengan dasar setiap hari, demikian laporan Kantor berita TASS.

Menurut laporan baru, personel AS berkewajiban mengawasi penerapan zona aman di Suriah Utara dan mengawasi gencatan senjata di seluruh negeri tersebut juga di kalangan kelompok oposisi.