Mukomuko (Antara) - Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu menyebutkan sejak Maret 2016 sampai sekarang sebanyak 162 orang warga miskin di daerah itu yang berobat gratis menggunakan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
"Warga miskin yang menggunakan program jamkesda sebanyak 162 orang. Sejak program ini di buka pada Maret 2016," kata Kabid Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Mukomuko Khairul Saleh di Mukomuko, Jumat.
Ia mengatakan, sebanyak 162 orang warga miskin yang berobat menggunakan jamkesda itu berdasarkan klaim penagihan pembayaran jasa pelayanan kesehatan dari sejumlah penyedia pelayanan kesehatan (PPK) yang ditunjuk sebagai pihak PPK jamkesda.
Ia menyebutkan, saat ini pihak PPK baru mengajukan klaim penagihan pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi sebanyak 50 orang pasiennya dengan total anggaran sebesar Rp232 juta.
Namun, katanya, instansi itu belum bisa bisa membayar tagihan dari PPK tersebut karena anggarannya belum bisa dicairkan.
"Kami mengambilnya belum bisa karena ada perbedaan rekening kegiatan jamkesda tersebut," ujarnya.
Ia menjelaskan, ada semacam pergeseran nomor rekening jamkesda dalam daftar penggunaan anggaran di instansi itu. Rekening dana jamkesda itu seharusnya kegiatan pengobatan kesehatan lokal.
Saat ini, katanya, pihaknya sedang menyelesaikan masalah perubahan nama kegiatan pada rekening tertentu. Kemungkinan pencairan pada APBD perubahan.
Pemerintah setempat tahun ini menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk biaya berobat gratis warga miskin di daerah itu yang menggunakan jamkesda.
Namun program jamkesda itu terbatas beberapa penyedia pelayanan kesehatan (PPK) di daerah itu, yakni RSUD setempat, puskesmas Kecamatan Ipuh, dan puskesmas Kota Mukomuko. ***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Warga miskin yang menggunakan program jamkesda sebanyak 162 orang. Sejak program ini di buka pada Maret 2016," kata Kabid Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Mukomuko Khairul Saleh di Mukomuko, Jumat.
Ia mengatakan, sebanyak 162 orang warga miskin yang berobat menggunakan jamkesda itu berdasarkan klaim penagihan pembayaran jasa pelayanan kesehatan dari sejumlah penyedia pelayanan kesehatan (PPK) yang ditunjuk sebagai pihak PPK jamkesda.
Ia menyebutkan, saat ini pihak PPK baru mengajukan klaim penagihan pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi sebanyak 50 orang pasiennya dengan total anggaran sebesar Rp232 juta.
Namun, katanya, instansi itu belum bisa bisa membayar tagihan dari PPK tersebut karena anggarannya belum bisa dicairkan.
"Kami mengambilnya belum bisa karena ada perbedaan rekening kegiatan jamkesda tersebut," ujarnya.
Ia menjelaskan, ada semacam pergeseran nomor rekening jamkesda dalam daftar penggunaan anggaran di instansi itu. Rekening dana jamkesda itu seharusnya kegiatan pengobatan kesehatan lokal.
Saat ini, katanya, pihaknya sedang menyelesaikan masalah perubahan nama kegiatan pada rekening tertentu. Kemungkinan pencairan pada APBD perubahan.
Pemerintah setempat tahun ini menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk biaya berobat gratis warga miskin di daerah itu yang menggunakan jamkesda.
Namun program jamkesda itu terbatas beberapa penyedia pelayanan kesehatan (PPK) di daerah itu, yakni RSUD setempat, puskesmas Kecamatan Ipuh, dan puskesmas Kota Mukomuko. ***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016