Mukomuko (Antara) - Investor dari Negara Jepang berencana membangun pembangkit listrik tenaga biogas (PLTG) yang menggunakan bahan bakar cangkang kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
"Investor dari Jepang siap membangun PLTG di Mukomuko. Sekarang mereka sedang menunggu keluar izin pembangunan PLTG dari pemerintah setempat," kata Anggota Komisi II DPRD Mukomuko, Zulfahni di Mukomuko, Senin.
Ia mengatakan, investor tersebut sudah menyiapkan lahan untuk lokasi pembangunan PLTG di Kecamatan Ipuh.
Sedangkan kapasitas PLTG tersebut, sebutnya, sekitar 5-10 mega watt.
"Dengan kapasitas PLTG yang terpasang sebesar itu mampu mengatasi krisis listrik di daerah ini," ujarnya.
Ia mengatakan, investor ini akan bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara dalam penyediaan listrik untuk warga setempat.
Pemerintah setempat, katanya, tidak dibebankan biaya apapun untuk pembangunan PLTG ini. Karena semuanya telah disiapkan oleh investor.
Bahkan, katanya, investor menawarkan perjanjian kerja sama dengan pemerintah setempat selama 25 tahun. Setelah itu pemerintah setempat mengambil alih pengelolaannya.
Terkait dengan payung hukum berupa peraturan daerah (Perda), katanya, akan dibahas di lembaga tersebut.
"Sekarang ini kami menunggu" keputusan dari eksekutif," ujarnya. ***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Investor dari Jepang siap membangun PLTG di Mukomuko. Sekarang mereka sedang menunggu keluar izin pembangunan PLTG dari pemerintah setempat," kata Anggota Komisi II DPRD Mukomuko, Zulfahni di Mukomuko, Senin.
Ia mengatakan, investor tersebut sudah menyiapkan lahan untuk lokasi pembangunan PLTG di Kecamatan Ipuh.
Sedangkan kapasitas PLTG tersebut, sebutnya, sekitar 5-10 mega watt.
"Dengan kapasitas PLTG yang terpasang sebesar itu mampu mengatasi krisis listrik di daerah ini," ujarnya.
Ia mengatakan, investor ini akan bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara dalam penyediaan listrik untuk warga setempat.
Pemerintah setempat, katanya, tidak dibebankan biaya apapun untuk pembangunan PLTG ini. Karena semuanya telah disiapkan oleh investor.
Bahkan, katanya, investor menawarkan perjanjian kerja sama dengan pemerintah setempat selama 25 tahun. Setelah itu pemerintah setempat mengambil alih pengelolaannya.
Terkait dengan payung hukum berupa peraturan daerah (Perda), katanya, akan dibahas di lembaga tersebut.
"Sekarang ini kami menunggu" keputusan dari eksekutif," ujarnya. ***1***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016