Sistem minapadi Indonesia ditiru negara lain

Jakarta (Antara) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan sistem minapadi Indonesia yaitu sistem budidaya padi dan ikan yang ditempatkan dalam satu lahan semakin berkembang di Tanah Air dan ditiru oleh sejumlah negara lain.

"Agar lebih efisien dan menguntungkan, pada 2015, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP bekerja sama dengan FAO (organisasi pangan dunia PBB)," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Slamet memaparkan, kerja sama itu dalam rangka mengembangkan mina padi pada sistem kluster dengan pola tanam padi jajar legowo.

Sistem itu, ujar dia, ternyata bisa menambah penghasilan petani hingga 1.700 dollar AS atau setara Rp22 juta per hektar per musim tanam.

"Manfaat dari inovasi mina padi berbasis kluster antara lain resiko serangan hama sangat rendah, nol pestisida, penggunaan pupuk kimia berkurang signifikan, pendapatan yang lebih tinggi," katanya.

Ia mengemukakan, keberhasilan mina padi di Indonesia pun mengundang minat negara lain untuk mencontoh, antara lain stakeholder pertanian dan perikanan dari Laos dan Filipina.

Untuk menularkan ilmu mina padi Indonesia ke negara lain, KKP dan FAO kemudian menggelar lokakarya dan tinjau lapangan mina padi di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada 26-28 September 2016.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah Provinsi Banten meminta daerah yang sudah ditetapkan menjadi kawasan Minapolitan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakatnya, mengingat rancangan penetapan kawasan minapolitan sudah cukup lama dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Perlu ada persiapan lagi, terkait dengan kesadaran dalam hal pengembangan sebagai obyek wisata, pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan UMKM, kebutuhan perumahan dan kawasan pemukiman," kata Asisten Daerah Bidang Administrasi Pembangunan dan Ekonomi Pemprov Banten Eneng Nurcahyati, saat membuka Rakor Klaster Ekonomi Forum Pengembangan Ekonomi Banten di Desa Domas Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, Jumat (16/9).

Menurut Eneng, terkait pengembangan perumahan dan pemukiman di Kawasan Minapolitan tersebut harus mengusung program 100-0-100 ( ketersediaan air bersih, tingkat kekumuhan dan sanitasi), kemudian pengembangan jejaring serta manajemen pengelolaan dan promosi potensi yang ada di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, berupaya mengembangkan kelompok kerja minapolitan karena dinilai mampu meningkatkan perekonomian rakyat melalui bidang perikanan.

"Pengembangan kelompok kerja minapolitan bertujuan untuk memanfaatkan potensi perikanan daerah ini secara maksimal," kata Plt Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi.

Menurut Beni, untuk mengembangkan kelompok kerja minapolitan, pihaknya berupaya memperluas kawasan minapolitan ke wilayah kecamatan dan desa yang memiliki potensi perikanan namun hingga kini belum dikelola dengan baik.***1***