Bengkulu (Antara) - Penelitian anggota Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Bengkulu, menemukan sembilan keluhan umum warga tentang pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menandai pelayanan kesehatan dasar masyarakat belum terpenuhi.
"Ada sembilan keluhan umum yang kami temui dari hasil penelitian selama dua bulan di enam kabupaten dan kota," kata anggota Presidium KPI wilyah Bengkulu Juminarti di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan keluhan warga tersebut menggambarkan secara umum layanan kesehatan dasar bagi masyarakat belum terpenuhi.
Sembilan keluhan tentang kelemahan pelayanan kesehatan yang diterima peserta JKN yakni obat yang diberikan selalu sama untuk setiap jenis penyakit dan cenderung tidak manjur.
Keluhan kedua adalah fasilitas kelas rawat inap yang selalu penuh di fasilitas tingkat lanjut, informasi layanan tidak jelas karena kurangnya sosialisasi.
Berikutnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan pasien peserta JKN tergolong cukup banyak, jumlah tenaga medis khususnya dokter yang tidak merata di fasilitas tingkat satu.
Juminarti menambahkan bahwa kewajiban iuran tiap bulan bagi peserta JKN juga memberatkan warga.
Selain itu, belum adanya petunjuk teknis atau Peraturan Daerah (Perda) di kabupaten tentang dasar hukum penggunaan dana JKN sebesar 25 persen untuk pembelian obat-obatan.
"Bahkan prosedur layanan juga masih ribet dan tidak dipahami oleh masyarakat," ucapnya.
Persoalan terakhir adalah pendataan yang tidak jelas dan kurang mengenai sasaran karena Dinas Sosial Kabupaten tidak memiliki data yang akurat dan baku untuk warga miskin.
Hasil penelitian itu juga menemukan adanya diskriminasi pelayanan yang dijamin oleh pemerintah pusat dengan daerah, serta masih minimnya pengawasan dan evaluasi pemerintah terhadap pelayanan perlindungan sosial tersebut.
Program JKN telah dilaksanakan sejak 2014 namun masih banyak keluhan dari warga di bidang pelayanan.
Hasil penelitian ini, tambah dia, akan disampaikan ke berbagai pihak terkait untuk mengevaluasi dan mengawasi implementasi JKN sehingga dapat diperbaiki.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Ada sembilan keluhan umum yang kami temui dari hasil penelitian selama dua bulan di enam kabupaten dan kota," kata anggota Presidium KPI wilyah Bengkulu Juminarti di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan keluhan warga tersebut menggambarkan secara umum layanan kesehatan dasar bagi masyarakat belum terpenuhi.
Sembilan keluhan tentang kelemahan pelayanan kesehatan yang diterima peserta JKN yakni obat yang diberikan selalu sama untuk setiap jenis penyakit dan cenderung tidak manjur.
Keluhan kedua adalah fasilitas kelas rawat inap yang selalu penuh di fasilitas tingkat lanjut, informasi layanan tidak jelas karena kurangnya sosialisasi.
Berikutnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan pasien peserta JKN tergolong cukup banyak, jumlah tenaga medis khususnya dokter yang tidak merata di fasilitas tingkat satu.
Juminarti menambahkan bahwa kewajiban iuran tiap bulan bagi peserta JKN juga memberatkan warga.
Selain itu, belum adanya petunjuk teknis atau Peraturan Daerah (Perda) di kabupaten tentang dasar hukum penggunaan dana JKN sebesar 25 persen untuk pembelian obat-obatan.
"Bahkan prosedur layanan juga masih ribet dan tidak dipahami oleh masyarakat," ucapnya.
Persoalan terakhir adalah pendataan yang tidak jelas dan kurang mengenai sasaran karena Dinas Sosial Kabupaten tidak memiliki data yang akurat dan baku untuk warga miskin.
Hasil penelitian itu juga menemukan adanya diskriminasi pelayanan yang dijamin oleh pemerintah pusat dengan daerah, serta masih minimnya pengawasan dan evaluasi pemerintah terhadap pelayanan perlindungan sosial tersebut.
Program JKN telah dilaksanakan sejak 2014 namun masih banyak keluhan dari warga di bidang pelayanan.
Hasil penelitian ini, tambah dia, akan disampaikan ke berbagai pihak terkait untuk mengevaluasi dan mengawasi implementasi JKN sehingga dapat diperbaiki.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016