Bengkulu (Antara) - Direktur Rumah Sakit Kota Bengkulu, memastikan pelayanan bagi masyarakat yang berobat ke rumah sakit tidak terganggu akibat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa penolakan pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP).
Direktur RS Kota Bengkulu Lista Cerlyviera, di Bengkulu, Senin, mengatakan, hanya sebagian dokter dari RS Kota Bengkulu saja yang ikut dalam aksi unjuk rasa.
"Tidak semua, bagian unit gawat darurat, dokter jaga dan rawat inap tetap berada di rumah sakit. Jadi kita pastikan pelayanan tidak akan terganggu," kata dia.
Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan seperti rawat jalan dan rawat inap tetap mendapatkan pelayanan dari dokter seperti hari normal.
"Kita ikut menyuarakan penolakan pendidikan DLP ini, tetapi layanan untuk masyarakat tetap menjadi bagian penting yang tidak boleh terabaikan," kata dia lagi.
Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bengkulu, pada Senin pagi, menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) di Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Bengkulu.
Ketua IDI Bengkulu, Syafriadi, mengatakan, aksi penolakan tersebut mengingat sistem pendidikan DLP ini akan memberikan beban yang besar terhadap calon-calon dokter.
"Sistem pendidikan yang berlaku sekarang membutuhkan waktu tujuh sampai delapan tahun baru mereka lulus dan bisa mendapatkan izin praktik, namun dengan DLP ini mereka akan kuliah 11 tahun," kata dia.
Seharusnya, kata dia yang menjadi perhatian saat ini, yakni sistem kesehatan, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang masih minim dan perlu segera dibenahi.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
Direktur RS Kota Bengkulu Lista Cerlyviera, di Bengkulu, Senin, mengatakan, hanya sebagian dokter dari RS Kota Bengkulu saja yang ikut dalam aksi unjuk rasa.
"Tidak semua, bagian unit gawat darurat, dokter jaga dan rawat inap tetap berada di rumah sakit. Jadi kita pastikan pelayanan tidak akan terganggu," kata dia.
Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan seperti rawat jalan dan rawat inap tetap mendapatkan pelayanan dari dokter seperti hari normal.
"Kita ikut menyuarakan penolakan pendidikan DLP ini, tetapi layanan untuk masyarakat tetap menjadi bagian penting yang tidak boleh terabaikan," kata dia lagi.
Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bengkulu, pada Senin pagi, menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) di Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Bengkulu.
Ketua IDI Bengkulu, Syafriadi, mengatakan, aksi penolakan tersebut mengingat sistem pendidikan DLP ini akan memberikan beban yang besar terhadap calon-calon dokter.
"Sistem pendidikan yang berlaku sekarang membutuhkan waktu tujuh sampai delapan tahun baru mereka lulus dan bisa mendapatkan izin praktik, namun dengan DLP ini mereka akan kuliah 11 tahun," kata dia.
Seharusnya, kata dia yang menjadi perhatian saat ini, yakni sistem kesehatan, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang masih minim dan perlu segera dibenahi.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016