Bengkulu (Antara) - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar lokakarya bertajuk "Training of Trainer Komite Integritas" sebagai tindak lanjut pendampingan lembaga itu untuk mencegah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Bengkulu.
"Kejahatan korupsi biasanya tidak hanya satu pihak yang terlibat, ada praktik kolusi juga di situ, karena itu lokakarya ini untuk mencegah KKN," kata fasilitator lokakarya dari KPK, Rian Herfriansyah di Bengkulu, Selasa.
Lokakarya yang diikuti unsur Pimpinan Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II di lingkungan Provinsi Bengkulu itu berlangsung selama tiga hari.
Rian mengatakan, pemangku kebijakan di segala level pemerintahan merupakan unsur terpenting guna mencegah dan menekan KKN.
"Ada beberapa sistem yang bisa diterapkan untuk memberantas korupsi namun spirit budaya integritas harus ditanamkan untuk pencegahan KKN," kata dia.
Sebelumnya, Pemprov Bengkulu melaksanakan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KKN bersama KPK. Nota kesepahaman mengenai rencana aksi tata kelola pemerintahan yang bebas KKN juga telah ditandatangani oleh gubernur dan ketua KPK, beserta 10 kepala daerah kabupaten dan kota beserta ketua DPRD masing-masing.
Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah turut menjadi peserta lokakarya Tunas Integritas di lingkungan Pemprov Bengkulu itu.
"Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, karena itu penanganan, pemberantasan serta pencegahannya tak bisa dengan cara yang biasa biasa saja," kata Ridwan Mukti.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Kejahatan korupsi biasanya tidak hanya satu pihak yang terlibat, ada praktik kolusi juga di situ, karena itu lokakarya ini untuk mencegah KKN," kata fasilitator lokakarya dari KPK, Rian Herfriansyah di Bengkulu, Selasa.
Lokakarya yang diikuti unsur Pimpinan Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II di lingkungan Provinsi Bengkulu itu berlangsung selama tiga hari.
Rian mengatakan, pemangku kebijakan di segala level pemerintahan merupakan unsur terpenting guna mencegah dan menekan KKN.
"Ada beberapa sistem yang bisa diterapkan untuk memberantas korupsi namun spirit budaya integritas harus ditanamkan untuk pencegahan KKN," kata dia.
Sebelumnya, Pemprov Bengkulu melaksanakan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KKN bersama KPK. Nota kesepahaman mengenai rencana aksi tata kelola pemerintahan yang bebas KKN juga telah ditandatangani oleh gubernur dan ketua KPK, beserta 10 kepala daerah kabupaten dan kota beserta ketua DPRD masing-masing.
Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah turut menjadi peserta lokakarya Tunas Integritas di lingkungan Pemprov Bengkulu itu.
"Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, karena itu penanganan, pemberantasan serta pencegahannya tak bisa dengan cara yang biasa biasa saja," kata Ridwan Mukti.***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016