Bengkulu (Antarabengkulu.com) - Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk mempercepat realisasi proyek infrastruktur senilai Rp800 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017.
"Prioritas pertama adalah mempercepat realisasi proyek infrastruktur sehingga dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan saat ini realisasi serapan anggaran daerah masih kecil di angka 22 persen dari Rp3,1 triliun APBD tahun anggaran 2017.
Salah satu penyebab lambannya serapan anggaran tersebut menurut Rohidin adalah kecilnya realisasi proyek infrastruktur di Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta organisasi perangkat daerah lainnya yang memiliki proyek infrastruktur.
"Setelah libur Lebaran ini saya akan kumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk mencari kendala pelaksanaan proyek infrastruktur," ujarnya.
Proyek infrastruktur jalan dan jembatan menjadi salah satu prioritas pemerintah Bengkulu untuk pemerataan pembangunan sekaligus menekan angka kemiskinan yang masih tinggi.
Namun, ironisnya proyek pembangunan pula yang menjerat gubernur nonaktif Ridwan Mukti yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya beberapa hari sebelum Lebaran 2017.
Terkait proyek yang ditengarai menjerat Ridwan Mukti dan istrinya Lily Maddari, menurut Rohidin tetap bisa dijalankan selama prosedur lelang tidak menyalahi aturan.
"Yang bermasalah adalah oknumnya, kalau proses lelang sesuai aturan sudah bisa dikerjakan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Prioritas pertama adalah mempercepat realisasi proyek infrastruktur sehingga dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan saat ini realisasi serapan anggaran daerah masih kecil di angka 22 persen dari Rp3,1 triliun APBD tahun anggaran 2017.
Salah satu penyebab lambannya serapan anggaran tersebut menurut Rohidin adalah kecilnya realisasi proyek infrastruktur di Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta organisasi perangkat daerah lainnya yang memiliki proyek infrastruktur.
"Setelah libur Lebaran ini saya akan kumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk mencari kendala pelaksanaan proyek infrastruktur," ujarnya.
Proyek infrastruktur jalan dan jembatan menjadi salah satu prioritas pemerintah Bengkulu untuk pemerataan pembangunan sekaligus menekan angka kemiskinan yang masih tinggi.
Namun, ironisnya proyek pembangunan pula yang menjerat gubernur nonaktif Ridwan Mukti yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya beberapa hari sebelum Lebaran 2017.
Terkait proyek yang ditengarai menjerat Ridwan Mukti dan istrinya Lily Maddari, menurut Rohidin tetap bisa dijalankan selama prosedur lelang tidak menyalahi aturan.
"Yang bermasalah adalah oknumnya, kalau proses lelang sesuai aturan sudah bisa dikerjakan," katanya.
Editor : Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017