Bengkulu (Antara) - Puluhan pekerja harian lepas mendatangi lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan batu bara di Kelurahan Teluksepang, Kota Bengkulu, guna memprotes kehadiran pekerja asal luar daerah yang dibawa pihak perusahaan.
"Kami sudah bekerja membangun mess perusahaan selama dua bulan dan gaji belum dibayar. Sekarang malah mau digantikan dengan pekerja luar daerah," kata Amarlihan, salah seorang pekerja harian lepas di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan gaji yang belum dibayarkan pihak perusahaan kepada 60 orang pekerja, masing-masing berkisar Rp300 ribu.
Amarlihan pun menjelaskan kronologi permasalahan dimana para pekerja diberi target 50 hari untuk menyelesaikan pembangunan mess perusahaan.
Namun, tenggat waktu tidak terpenuhi sebab bukan karena ketidakberesan pekerja tapi akibat kendala teknis.
"Kami minta material pasir tapi yang diberikan batu bata, begitu juga sebaliknya, jadi wajar waktu pengerjaan molor," ucapnya.
Kondisi ini pun dimanfaatkan pihak perusahaan untuk mengganti para pekerja lokal dengan mendatangkan tenaga kerja asal Jawa Barat.
Pekerja lokal yang didominasi warga Kelurahan Teluksepang, di mana rencana PLTU batu bara itu berdiri memprotes kebijakan perusahaan sehingga terjadi keributan.
Saat ini sejumlah anggota Satpol PP berjaga di lokasi sejumlah perangkat pemerintahan seperti Dinas Perijinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Camat setempat berada di lokasi untuk memfasilitasi permasalahan antara pekerja dan pihak perusahaan.
Ketua RW 01 Kelurahan Teluksepang, Iwan menyampaikan kekhawatirannya terkait kehadiran pekerja baru asal Jawa Barat berjumlah 85 orang itu.
"Mereka perlu diperjelas statusnya dan jangan sampai menjadi sumber permasalahan baru bagi warga di sini," katanya.
Proyek PLTU batu bara berkapasitas 2x 100 Megawatt (MW) di Kelurahan Teluk Sepang dibangun oleh PT Tenaga Listrik Bengkulu dengan dukungan dana pinjaman dari salah satu bank Tiongkok.
Oleh PT Tenaga Listrik Bengkulu, pengerjaan konstruksi pembangkit diserahkan kepada PT Shinohydro. Sedangkan untuk pengadaan tenaga kerja diberikan kepada PT Asken.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Kami sudah bekerja membangun mess perusahaan selama dua bulan dan gaji belum dibayar. Sekarang malah mau digantikan dengan pekerja luar daerah," kata Amarlihan, salah seorang pekerja harian lepas di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan gaji yang belum dibayarkan pihak perusahaan kepada 60 orang pekerja, masing-masing berkisar Rp300 ribu.
Amarlihan pun menjelaskan kronologi permasalahan dimana para pekerja diberi target 50 hari untuk menyelesaikan pembangunan mess perusahaan.
Namun, tenggat waktu tidak terpenuhi sebab bukan karena ketidakberesan pekerja tapi akibat kendala teknis.
"Kami minta material pasir tapi yang diberikan batu bata, begitu juga sebaliknya, jadi wajar waktu pengerjaan molor," ucapnya.
Kondisi ini pun dimanfaatkan pihak perusahaan untuk mengganti para pekerja lokal dengan mendatangkan tenaga kerja asal Jawa Barat.
Pekerja lokal yang didominasi warga Kelurahan Teluksepang, di mana rencana PLTU batu bara itu berdiri memprotes kebijakan perusahaan sehingga terjadi keributan.
Saat ini sejumlah anggota Satpol PP berjaga di lokasi sejumlah perangkat pemerintahan seperti Dinas Perijinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Camat setempat berada di lokasi untuk memfasilitasi permasalahan antara pekerja dan pihak perusahaan.
Ketua RW 01 Kelurahan Teluksepang, Iwan menyampaikan kekhawatirannya terkait kehadiran pekerja baru asal Jawa Barat berjumlah 85 orang itu.
"Mereka perlu diperjelas statusnya dan jangan sampai menjadi sumber permasalahan baru bagi warga di sini," katanya.
Proyek PLTU batu bara berkapasitas 2x 100 Megawatt (MW) di Kelurahan Teluk Sepang dibangun oleh PT Tenaga Listrik Bengkulu dengan dukungan dana pinjaman dari salah satu bank Tiongkok.
Oleh PT Tenaga Listrik Bengkulu, pengerjaan konstruksi pembangkit diserahkan kepada PT Shinohydro. Sedangkan untuk pengadaan tenaga kerja diberikan kepada PT Asken.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017