Mukomuko (Antara) - Seorang pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu berharap adanya bantuan jaring untuk mengganti pukat yang digunakan oleh nelayan.
"Kami berharap adanya bantuan jaring untuk dari pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko Arif Isnawan di Mukomuko, Jumat.
Ia mengatakan hal itu menyusul akan berakhirnya masa waktu penggunaan pukat pada Desember.
Ia menyatakan, mayoritas nelayan di daerah itu belum siap untuk mengganti pukat dengan jaring. Karena mayoritas nelayan di daerah itu miskin sehingga tidak mampu membeli mengganti alat tangkap ikannya.
Untuk itu, ia berharap pemerintah pusat memberikan bantuan alat tangkap jenis jaring ikan untuk mengganti pukat dan sejenisnya pada tahun 2018.
Selain itu, katanya, instansi itu mengusulkan anggaran pengadaan jaring ikan untuk nelayan di daerah tersebut pada 2018.
Kendati demikian, katanya, instansinya tetap akan menyosialisasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Menggunakan Pukat Harimau (trawl) dan sejenisnya di perairan laut di daerah itu.
Ia mengatakan, saat ini sejumlah kapal nelayan di Kecamatan Kota Mukomuko dan Kecamatan Teramang Jaya menggunakan pukat untuk menangkap ikan di perairan laut di daerah itu.***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Kami berharap adanya bantuan jaring untuk dari pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko Arif Isnawan di Mukomuko, Jumat.
Ia mengatakan hal itu menyusul akan berakhirnya masa waktu penggunaan pukat pada Desember.
Ia menyatakan, mayoritas nelayan di daerah itu belum siap untuk mengganti pukat dengan jaring. Karena mayoritas nelayan di daerah itu miskin sehingga tidak mampu membeli mengganti alat tangkap ikannya.
Untuk itu, ia berharap pemerintah pusat memberikan bantuan alat tangkap jenis jaring ikan untuk mengganti pukat dan sejenisnya pada tahun 2018.
Selain itu, katanya, instansi itu mengusulkan anggaran pengadaan jaring ikan untuk nelayan di daerah tersebut pada 2018.
Kendati demikian, katanya, instansinya tetap akan menyosialisasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Menggunakan Pukat Harimau (trawl) dan sejenisnya di perairan laut di daerah itu.
Ia mengatakan, saat ini sejumlah kapal nelayan di Kecamatan Kota Mukomuko dan Kecamatan Teramang Jaya menggunakan pukat untuk menangkap ikan di perairan laut di daerah itu.***1***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017