Jakarta (Antara) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan target realistis program Perhutanan Sosial hingga 2019 hanya tercapai seluas 4,38 juta hektare, atau berkurang dari yang ditargetkan pemerintah seluas 12,7 juta hektare.
"Untuk periode 2015-2019 secara realistis dapat diproyeksikan target realistisnya seluas 4,38 juta hektare," kata Menteri saat menjadi pembicara dalam Konferensi Tenurial 2017 yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial di Jakarta, Rabu.
Saat ini kata Menteri Siti, telah terdistribusi lahan bagi masyarakat seluas 1,08 juta hektare, yang terdiri dari hutan desa atau hutan nagari dan hutan adat seluas 509.565 hektare.
Lalu, sedang dalam proses penyelesaian seluas 960 ribu hektare sehingga pemerintah segera merealisasikan seluas 2,04 juta hektare.
Sementara itu, untuk Reforma Agraria, dari target 9 juta hektare di mana 4,1 juta hektare berasal dari kawasan hutan, KLHK telah melepaskan seluas 750.123 hektare kawasan hutan.
Rinciannya, pelepasan 167 unit usaha kebun seluas 375.123 hektare, 62 unit pemukiman dan fasilitas umum dan sosial daerah transmigrasi seluas 50.708 hektare, serta dari pemukiman dan lahan garapan masyarakat seluas 205.004 hektare serta pelepasan melalui revisi tata ruang untuk alokasi permukiman yaitu di Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 54.163 hektare dan Riau seluas 65.125,32 hektare.
Konferensi Tenurial berlangsung 25 hingga 27 Oktober dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat sipil untuk mendorong adanya pembenahan tata pemerintahan dalam hubungannya dengan penguasaan tanah dan hutan.
Saat ini konferensi yang digagas koalisi civil society tidak kurang dari 44 organisasi CSO yang didukung oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan KLHK diikuti 300 peserta terdiri dari koalisi masyarakat sipil, pakar, pimpinan komunitas lokal, lembaga penelitian, perguruan tinggi, unsur pemerintah dan pemda, akan mengupas detil implementasi setelah kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini nyata-nyata menunjukkan harapan bagi penyelesaian utuh soal-soal tenurial di tengah masyarakat.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Untuk periode 2015-2019 secara realistis dapat diproyeksikan target realistisnya seluas 4,38 juta hektare," kata Menteri saat menjadi pembicara dalam Konferensi Tenurial 2017 yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial di Jakarta, Rabu.
Saat ini kata Menteri Siti, telah terdistribusi lahan bagi masyarakat seluas 1,08 juta hektare, yang terdiri dari hutan desa atau hutan nagari dan hutan adat seluas 509.565 hektare.
Lalu, sedang dalam proses penyelesaian seluas 960 ribu hektare sehingga pemerintah segera merealisasikan seluas 2,04 juta hektare.
Sementara itu, untuk Reforma Agraria, dari target 9 juta hektare di mana 4,1 juta hektare berasal dari kawasan hutan, KLHK telah melepaskan seluas 750.123 hektare kawasan hutan.
Rinciannya, pelepasan 167 unit usaha kebun seluas 375.123 hektare, 62 unit pemukiman dan fasilitas umum dan sosial daerah transmigrasi seluas 50.708 hektare, serta dari pemukiman dan lahan garapan masyarakat seluas 205.004 hektare serta pelepasan melalui revisi tata ruang untuk alokasi permukiman yaitu di Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 54.163 hektare dan Riau seluas 65.125,32 hektare.
Konferensi Tenurial berlangsung 25 hingga 27 Oktober dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat sipil untuk mendorong adanya pembenahan tata pemerintahan dalam hubungannya dengan penguasaan tanah dan hutan.
Saat ini konferensi yang digagas koalisi civil society tidak kurang dari 44 organisasi CSO yang didukung oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan KLHK diikuti 300 peserta terdiri dari koalisi masyarakat sipil, pakar, pimpinan komunitas lokal, lembaga penelitian, perguruan tinggi, unsur pemerintah dan pemda, akan mengupas detil implementasi setelah kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini nyata-nyata menunjukkan harapan bagi penyelesaian utuh soal-soal tenurial di tengah masyarakat.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017