Rejang Lebong (Antara) - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu membentuk posko pengaduan jaringan kesehatan nasional (JKN) di daerah itu.
Sekretaris KPI Cabang Rejang Lebong, Tety Sundari saat menggelar acara jumpa media di Balai Perempuan cabang Desa Air Meles Atas, Kecamatan Selupu Rejang, Rabu, menjelaskan Posko pengaduan ini mereka namai pusat informasi pengaduan dan advokasi (PIPA) JKN yang didirikan sejak 1,5 tahun lalu.
"Sejak didirikan PIPA JKN ini sudah melakukan pendampingan dan advokasi terhadap sejumlah kasus JKN-KIS yang dialami warga, baik atas ketidakpuasan terhadap layanan kesehatan peserta JKN-KIS ditingkat pertama maupun rumah sakit rujukan," katanya.
Pembentukan posko yang mereka lakukan itu sendiri tambah dia, bertujuan membantu kalangan masyarakat tidak mampu dan warga pedesaan yang selama ini masih kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan JKN-KIS.
"Selama ini masih ada oknum-oknum pemerintahan yang melayani peserta JKN-KIS ini sebelah mata, karena dibiayai pemerintah berbeda dengan peserta BPJS kesehatan mandiri. Padahal layanan kesehatan adalah hak semua warga, dan harus diberikan sama baiknya sesuai dengan azasnya yakni gotong-royong," ujarnya.
Sejauh ini Koalisi Perempuan Indonesia cabang Rejang Lebong kata Tety, masih konsentrasi terhadap permasalahan perempuan dan anak, dimana perkembangannya sudah terbentuk 15 desa dan lima desa lainnya masih dalam tahap persiapan dengan jumlah anggota mencapai 800 orang.
Sementara itu Sekretaris Balai Desa Air Meles Atas, Lilis Suryani mengatakan beberapa kasus layanan JKN-KIS yang mereka tangani diantaranya penyelesaian masalah pungutan yang dikenakan oknum petugas kesehatan kepada peserta JKN-KIS saat berobat di rumah sakit di daerah itu. Kemudian pendampingan peserta JKN-KIS saat berobat ke rumah sakit maupun pendataan penduduk miskin yang tidak terangkum dalam kepesertaan JKN-KIS.
"Dari pendataan yang kami lakukan di dusun enam Desa Air Meles Atas, dari 52 KK yang didata hanya ada beberapa orang saja yang mendapatkan kartu JKN-KIS yang dibiayai pemerintah selebihnya mereka menjadi peserta BPJS kesehatan mandiri. Saat ini mereka keberatan menjadi peserta BPJS mandiri, karena tidak bisa membayar iurannya per bulan," katanya.
Dia berharap dengan adanya Posko PIPA JKN-KIS yang mereka bentuk di daerah itu, nantinya bisa membantu kalangan masyarakat desa terutama kaum perempuan dalam mengakses layanan kesehatan pemerintah ditengahnya panjangnya birokrasi pelayanan yan harus mereka jalani.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
Sekretaris KPI Cabang Rejang Lebong, Tety Sundari saat menggelar acara jumpa media di Balai Perempuan cabang Desa Air Meles Atas, Kecamatan Selupu Rejang, Rabu, menjelaskan Posko pengaduan ini mereka namai pusat informasi pengaduan dan advokasi (PIPA) JKN yang didirikan sejak 1,5 tahun lalu.
"Sejak didirikan PIPA JKN ini sudah melakukan pendampingan dan advokasi terhadap sejumlah kasus JKN-KIS yang dialami warga, baik atas ketidakpuasan terhadap layanan kesehatan peserta JKN-KIS ditingkat pertama maupun rumah sakit rujukan," katanya.
Pembentukan posko yang mereka lakukan itu sendiri tambah dia, bertujuan membantu kalangan masyarakat tidak mampu dan warga pedesaan yang selama ini masih kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan JKN-KIS.
"Selama ini masih ada oknum-oknum pemerintahan yang melayani peserta JKN-KIS ini sebelah mata, karena dibiayai pemerintah berbeda dengan peserta BPJS kesehatan mandiri. Padahal layanan kesehatan adalah hak semua warga, dan harus diberikan sama baiknya sesuai dengan azasnya yakni gotong-royong," ujarnya.
Sejauh ini Koalisi Perempuan Indonesia cabang Rejang Lebong kata Tety, masih konsentrasi terhadap permasalahan perempuan dan anak, dimana perkembangannya sudah terbentuk 15 desa dan lima desa lainnya masih dalam tahap persiapan dengan jumlah anggota mencapai 800 orang.
Sementara itu Sekretaris Balai Desa Air Meles Atas, Lilis Suryani mengatakan beberapa kasus layanan JKN-KIS yang mereka tangani diantaranya penyelesaian masalah pungutan yang dikenakan oknum petugas kesehatan kepada peserta JKN-KIS saat berobat di rumah sakit di daerah itu. Kemudian pendampingan peserta JKN-KIS saat berobat ke rumah sakit maupun pendataan penduduk miskin yang tidak terangkum dalam kepesertaan JKN-KIS.
"Dari pendataan yang kami lakukan di dusun enam Desa Air Meles Atas, dari 52 KK yang didata hanya ada beberapa orang saja yang mendapatkan kartu JKN-KIS yang dibiayai pemerintah selebihnya mereka menjadi peserta BPJS kesehatan mandiri. Saat ini mereka keberatan menjadi peserta BPJS mandiri, karena tidak bisa membayar iurannya per bulan," katanya.
Dia berharap dengan adanya Posko PIPA JKN-KIS yang mereka bentuk di daerah itu, nantinya bisa membantu kalangan masyarakat desa terutama kaum perempuan dalam mengakses layanan kesehatan pemerintah ditengahnya panjangnya birokrasi pelayanan yan harus mereka jalani.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017