Rejang Lebong (Antara) - Komando Distrik Militer 0409/Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyiapkan 150 personel untuk turut mengamankan Pemilu serentak 2019 di wilayahnya.
Kepala Staf Kodim 0409/Rejang Lebong Mayor Arh Zaini Nurdin, dalam Rakoor Stakeholder Panwaslu Rejang Lebong, di Rejang Lebong, Jumat, mengatakan anggota TNI yang dipersiapkan ini nantinya akan disebar dalam tiga kabupaten yang masuk wilayah Kodim 0409/Rejang Lebong yakni Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong.
"Anggota TNI dalam pelaksanaannya nanti hanya bersifat penebalan atau membantu Polri, namun kami tidak terlibat langsung. Jumlah personel yang disiapkan Kodim 0409/Rejang Lebong sebanyak 150 orang," katanya.
Personel yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu tersebut tersebar dalam sembilan Koramil dan dua pos, antara lain empat Koramil di wilayah Rejang Lebong, empat Koramil di Kabupaten Lebong dan satu Koramil serat dua Pos TNI di Kabupaten Kepahiang.
Anggota TNI yang dipersiapkan ini selain bertugas sebagai pelapis anggota Polri dalam pengendalian huru-hara, pengamanan di TPS rawan, juga mengerahkan petugas babinsa guna mengawasi pembagian undangan pemilih.
Berdasarkan analisa di lapangan, potensi yang bisa menimbulkan konflik di Pemilu berupa adanya kampanye hitam, politik uang dan kampanye yang tidak sesuai jadwal. Kemudian intimidasi pemilih dan adanya pemakaian fasilitas negara.
"Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada anggota TNI harus bersikap netral karena TNI adalah alat pertahanan negara. Prajurit TNI tidak memilih tapi istri dan anak-anaknya memilih, tetapi orangtunya tidak boleh mengarahkan pilihan mereka," ujarnya.
Sementara Kepala Kesbangpol Kabupaten Rejang Lebong, Khaidir menyoroti kesiapan, fasilitasi dan anggaran yang akan disiapkan pemerintah daerah. Selain itu, pihaknya pada 2018 akan menyosialisasikan UU No.7/2017, tentang Pemilu, sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Sedangkan Ketua Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong Dodi Hendra menjelaskan, kendati pelaksanaan Pemilu akan dilaksanakan pada 17 April 2019, namun kegiatan sosialisasi pengawasannya harus dilakukan sejak jauh-jauh hari sehingga dapat membangkitkan partisipasi masyarakat guna mengawasi jalannya tahapan dan pelaksanaan Pemilu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
Kepala Staf Kodim 0409/Rejang Lebong Mayor Arh Zaini Nurdin, dalam Rakoor Stakeholder Panwaslu Rejang Lebong, di Rejang Lebong, Jumat, mengatakan anggota TNI yang dipersiapkan ini nantinya akan disebar dalam tiga kabupaten yang masuk wilayah Kodim 0409/Rejang Lebong yakni Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong.
"Anggota TNI dalam pelaksanaannya nanti hanya bersifat penebalan atau membantu Polri, namun kami tidak terlibat langsung. Jumlah personel yang disiapkan Kodim 0409/Rejang Lebong sebanyak 150 orang," katanya.
Personel yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu tersebut tersebar dalam sembilan Koramil dan dua pos, antara lain empat Koramil di wilayah Rejang Lebong, empat Koramil di Kabupaten Lebong dan satu Koramil serat dua Pos TNI di Kabupaten Kepahiang.
Anggota TNI yang dipersiapkan ini selain bertugas sebagai pelapis anggota Polri dalam pengendalian huru-hara, pengamanan di TPS rawan, juga mengerahkan petugas babinsa guna mengawasi pembagian undangan pemilih.
Berdasarkan analisa di lapangan, potensi yang bisa menimbulkan konflik di Pemilu berupa adanya kampanye hitam, politik uang dan kampanye yang tidak sesuai jadwal. Kemudian intimidasi pemilih dan adanya pemakaian fasilitas negara.
"Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada anggota TNI harus bersikap netral karena TNI adalah alat pertahanan negara. Prajurit TNI tidak memilih tapi istri dan anak-anaknya memilih, tetapi orangtunya tidak boleh mengarahkan pilihan mereka," ujarnya.
Sementara Kepala Kesbangpol Kabupaten Rejang Lebong, Khaidir menyoroti kesiapan, fasilitasi dan anggaran yang akan disiapkan pemerintah daerah. Selain itu, pihaknya pada 2018 akan menyosialisasikan UU No.7/2017, tentang Pemilu, sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Sedangkan Ketua Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong Dodi Hendra menjelaskan, kendati pelaksanaan Pemilu akan dilaksanakan pada 17 April 2019, namun kegiatan sosialisasi pengawasannya harus dilakukan sejak jauh-jauh hari sehingga dapat membangkitkan partisipasi masyarakat guna mengawasi jalannya tahapan dan pelaksanaan Pemilu.
Editor : Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017