Legislator sebut status guru kendala pendidikan

Temanggung (Antara) - Sejumlah guru SMA/SMK dengan status belum jelas sebagai guru tidak tetap, akan terus menjadi kendala dalam dunia pendidikan, kata Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Sri Marnyuni.

"Jika statusnya belum jelas seperti ini akan menjadi kendala terus, mereka bisa beralih menjadi buruh pabrik atau lainnya yang gajinya lebih besar dibanding menjadi guru yang statusnya belum jelas," katanya di Temanggung, Jumat.

Ia mengatakan hal tersebut usai mengunjungi SMK Negeri 1 Temanggung bersama sejumlah anggota Komisi E DPRD Provinsi. Pada kunjungan tersebut para anggota dewan diterima oleh Plt Kepala SMK Negeri 1 Temanggung, Tri Setyo Budi yang menyampaikan tentang keberadaan puluhan GTT/PTT di sekolah tersebut.

Marnyuni mengakui masa transisi pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi memang banyak permasalahan yang harus diselesaikan, perpindahan kewenangan ini juga berpengaruh terhadap kucuran anggaran yang diberikan untuk dinas terkait.

"Sebelumnya provinsi tidak menangani sekian banyak sekolah, tidak menangani sekian banyak sarana prasarana pendidikan. Sekarang harus menangani semua permasalahan yang ada di SMA/SMK se Jawa tengah," katanya.

Ia mengatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng agar segera menyelesaikan persoalan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di SMA/SMK se Jawa Tengah, karena sejak awal 2017 SMA/SMK menjadi tanggun jawab provinsi.

Ia menyebutkan saat ini ada sekitar 7.000 GTT/PTT SMA/SMK di Jateng yang nasibnya belum jelas dan permasalahan ini harus segera diselesaikan.

"Sekarang memang masih dalam masa transisi, masih banyak yang harus diselesaikan dengan beralihnya kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi," katanya.

Ia mengatakan paling tidak butuh waktu satu tahun ke depan untuk menangani GTT/PTT. Untuk GTT/PTT linier sudah tertangani dengan dibiayai oleh pemerintah provinsi, namun yang belum linier masih menjadi tanggun jawab dari sekolah dan peran serta masyarakat.

Ia menuturkan saat ini pemerintah masih moratorium untuk pegawai negeri sipil sehigga belum ada PNS baru. Dengan demikian banyak guru PNS yang pensiun belum ada penggantinya. ***4***