Pekanbaru, (ANTARA Bengkulu) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau tak menjamin kamar-kamar hotel akan memadai saat atau untuk kepentingan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII September 2012.
"Bahkan sampai sekarang pun, yang namanya jaminan atau uang muka atas perjanjian kerja sama perhotelan belum juga dipenuhi pihak penyelenggara PON atau pemerintah daerah," kata Ketua PHRI Riau, Indra B Syukur di Pekanbaru, Rabu.
Ia mengatakan, tanpa jaminan atau uang muka tersebut, pihak pengusaha perhotelan tidak bisa menjamin ketersediaan kamar saat penyelenggaraan PON XVIII mendatang.
Jika belum dilakukan pengikatan yakni penyerahaan uang muka, menurutnya, maka pihak perhotelan masih bebas memberikan kamar-kamarnya kesejumlah pelanggan umum nonpemerintah atau kepentingan penyelenggaraan PON Riau mendatang.
Indra menjelaskan bahwa saat ini untuk di wilayah Riau ada sebanyak 7.000 sampai 8.000 kamar yang tersedia, di mana diperkirakan setiap harinya terisi sekitar 40 sampai 60 persennya.
Menurut dia, peningkatan jumlah pengunjung yang cukup signifikan akan terjadi saat adanya acara atau "event-event" besar di Ibu kota Riau, Pekanbaru.
"Termasuk juga kegiatan pemerintahan dan lembaga-lembaga vertikal dalam rangka seminar dan sosialisasi aturan dan lain sebagainya," paparnya.
Namun untuk PON, demikian Indra, sejauh ini belum ada jaminan dan bisa-bisa saja kamar-kamar hotel justru dipenuhi oleh para pengunjung atau tamu umum nonpemerintah dan nonkepanitiaan PON.
"Jadi, memang sangat diharapkan agar pemerintah daerah dan panitia PON Riau dapat segera melakukan pembayaran uang depan untuk memastikan kebutuhan kamar hotel saat PON nanti," ujarnya.
Sangat ditakutkan, demikian Indra, jika hal mengikat tersebut tidak segera dilakukan maka kamar-kamar hotel akan di padati oleh tamu dari kalangan umum, bahkan saat PON nanti. (ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Bahkan sampai sekarang pun, yang namanya jaminan atau uang muka atas perjanjian kerja sama perhotelan belum juga dipenuhi pihak penyelenggara PON atau pemerintah daerah," kata Ketua PHRI Riau, Indra B Syukur di Pekanbaru, Rabu.
Ia mengatakan, tanpa jaminan atau uang muka tersebut, pihak pengusaha perhotelan tidak bisa menjamin ketersediaan kamar saat penyelenggaraan PON XVIII mendatang.
Jika belum dilakukan pengikatan yakni penyerahaan uang muka, menurutnya, maka pihak perhotelan masih bebas memberikan kamar-kamarnya kesejumlah pelanggan umum nonpemerintah atau kepentingan penyelenggaraan PON Riau mendatang.
Indra menjelaskan bahwa saat ini untuk di wilayah Riau ada sebanyak 7.000 sampai 8.000 kamar yang tersedia, di mana diperkirakan setiap harinya terisi sekitar 40 sampai 60 persennya.
Menurut dia, peningkatan jumlah pengunjung yang cukup signifikan akan terjadi saat adanya acara atau "event-event" besar di Ibu kota Riau, Pekanbaru.
"Termasuk juga kegiatan pemerintahan dan lembaga-lembaga vertikal dalam rangka seminar dan sosialisasi aturan dan lain sebagainya," paparnya.
Namun untuk PON, demikian Indra, sejauh ini belum ada jaminan dan bisa-bisa saja kamar-kamar hotel justru dipenuhi oleh para pengunjung atau tamu umum nonpemerintah dan nonkepanitiaan PON.
"Jadi, memang sangat diharapkan agar pemerintah daerah dan panitia PON Riau dapat segera melakukan pembayaran uang depan untuk memastikan kebutuhan kamar hotel saat PON nanti," ujarnya.
Sangat ditakutkan, demikian Indra, jika hal mengikat tersebut tidak segera dilakukan maka kamar-kamar hotel akan di padati oleh tamu dari kalangan umum, bahkan saat PON nanti. (ant)
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012