Rejang Lebong (Antaranews Bengkulu) - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tengah menyusun perencanaan pembangunan 1.000 unit rumah untuk kalangan PNS di daerah itu.
Sekretaris Dinas PUPR Rejang Lebong, Hamsapari di Rejang Lebong, Jumat, mengatakan pembangunan perumahan pegawai ini rencananya akan dibangun di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Curup Utara.
"Perumahan bagi PNS dilingkungan Pemkab Rejang Lebong yang akan dibangun ini sebanyak 1.000 unit, di mana lahan yang sudah disiapkan mencapai 100 hektare," katanya.
Pembangunan perumahan bagi PNS di daerah tersebut tambah dia, merupakan program pemerintah guna membantu kalangan PNS memiliki rumah sendiri, sedangkan angsurannya akan dipotong dari tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang berkisar Rp800 ribu perbulannya.
"Rumahnya type 36, dan akan disubsidi oleh pemerintah terutama dari uang mukanya sedangkan pembayarannya akan dipotong langsung dari TPP yang diterima masing-masing pegawai," ujarnya.
Untuk memastikan lokasi lahan dan statusnya memang milik Pemkab Rejang Lebong, pihaknya bersama dengan bagian hukum dan pemerintahan akan melakukan pemeriksaan ke lapangan, sehingga proses pembangunan yang akan dimulai 2019 mendatang tidak menghadapi kendala.
Sementara itu sistem pembangunan dan penganggaran perumahan ini tambah dia, akan melibatkan pihak perbankan yang nantinya akan membiayai proses pembangunannya maupun menerima angsuran pembayaran dalam setiap bulannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
Sekretaris Dinas PUPR Rejang Lebong, Hamsapari di Rejang Lebong, Jumat, mengatakan pembangunan perumahan pegawai ini rencananya akan dibangun di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Curup Utara.
"Perumahan bagi PNS dilingkungan Pemkab Rejang Lebong yang akan dibangun ini sebanyak 1.000 unit, di mana lahan yang sudah disiapkan mencapai 100 hektare," katanya.
Pembangunan perumahan bagi PNS di daerah tersebut tambah dia, merupakan program pemerintah guna membantu kalangan PNS memiliki rumah sendiri, sedangkan angsurannya akan dipotong dari tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang berkisar Rp800 ribu perbulannya.
"Rumahnya type 36, dan akan disubsidi oleh pemerintah terutama dari uang mukanya sedangkan pembayarannya akan dipotong langsung dari TPP yang diterima masing-masing pegawai," ujarnya.
Untuk memastikan lokasi lahan dan statusnya memang milik Pemkab Rejang Lebong, pihaknya bersama dengan bagian hukum dan pemerintahan akan melakukan pemeriksaan ke lapangan, sehingga proses pembangunan yang akan dimulai 2019 mendatang tidak menghadapi kendala.
Sementara itu sistem pembangunan dan penganggaran perumahan ini tambah dia, akan melibatkan pihak perbankan yang nantinya akan membiayai proses pembangunannya maupun menerima angsuran pembayaran dalam setiap bulannya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018