Jakarta (Antaranews Bengkulu) - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menyatakan pemerintah Republik Indonesia perlu untuk menekan Myanmar guna bertanggung jawab mengatasi permasalahan yang menimpa etnis Rohingya.
"Pemerintah Indonesia seharusnya dapat menekan Myanmar untuk bertanggung jawab. Kita ini adalah negara terbesar di ASEAN, dan kita tidak boleh kehilangan momentum ini," kata Nurhayati Ali Assegaf dalam rilis, Selasa.
Menurut Nurhayati, tragedi yang menimpa Rohingya pada medio tahun 2017 merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan dan genosida yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintahan Myanmar.
Nurhayati juga mengemukakan bahwa Sidang International Humanitarian Law (IHL) yang dilaksanakan di Jenewa, Swiss, Senin (26/3/2018), merupakan tindak lanjut dari Resolusi Rohingya yang berhasil diadopsi pada sidang sebelumnya di St. Petersburg, Rusia, tahun 2017 lalu.
"Sidang Komite IHL ini membahas mengenai kelanjutan dari resolusi tersebut. Indonesia sendiri telah melakukan beberapa hal, termasuk memberikan bantuan fasilitas kesehatan dan tempat penampungan sementara. Pimpinan DPR RI dan Presiden Joko Widodo juga telah berkunjung ke kamp pengungsian Rohingya," paparnya.
Politisi Partai Demokrat itu mengingatkan bahwa menurut data UNHCR, jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh meningkat sebanyak 688 ribu jiwa sejak 25 Agustus 2017, dengan jumlah total mencapai 900 ribu jiwa.
Sebelumnya, Pemerintah Bangladesh mengapresiasi peran Indonesia pada Perserikatan Bangsa Bangsa, Dewan Hak Asasi Manusia dan Organisasi Kerja Sama Islam dalam menyelesaikan isu Rohingya.
Duta Besar Republik Rakyat Bangladesh untuk Indonesia Mayor Jenderal Azmal Kabir pada peringatan 47 tahun Hari Nasional dan Kemerdekaan Bangladesh, di Jakarta, Senin (26/3) malam, juga menyampaikan penghargaan dari Pemerintah Bangladesh kepada Indonesia atas bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada masyarakat Rohingya, termasuk mendirikan kamp kesehatan di Cox Bazar.
Sebagaimana dikutip kantor berita Reuters, Bangladesh tidak mengharapkan banyak bantuan dari penyumbang asing dalam rencananya memindahkan 100 ribu pengungsi Rohingya ke pulau tanpa penghuni, kata menteri dalam wawancara.
Menteri Luar Negeri Bangladesh Mohammed Shahriar Alam mengatakan kepada Reuters bahwa Bangladesh membayar sekitar Rp3,8 triliun untuk membangun rumah dan memperkuat pulau di Teluk Benggala dari bahaya badai tropika, namun mempertimbangkan permintaan resmi untuk dana asing.
Sekitar 700.000 Muslim Rohingya menyeberangi perbatasan dari negara bagian Rakhine, Myanmar, sejak Agustus dan menempati kampung pengungsi di Cox's Bazar.
Sementara itu, Reuters juga melaporkan bahwa Myanmar baru dapat memeriksa 374 pengungsi Muslim Rohingya untuk kemungkinan pemulangan dari Bangladesh, menurut beberapa pejabat pada Rabu, menyalahkan negara tetangganya karena tidak memberikan informasi yang benar tentang para pengungsi.
Hampir 700 ribu warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah serangan militan pada 25 Agustus yang memicu tindakan keras oleh pasukan keamanan di negara bagian barat Rakhine, yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat merupakan pembersihan etnis.
Pemerintahan peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi telah berusaha untuk melawan tuduhan tersebut dengan terus memajukan pembangunan di Rakhine dan menyiapkan pusat-pusat penerimaan serta sebuah kamp untuk orang-orang yang kembali.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Pemerintah Indonesia seharusnya dapat menekan Myanmar untuk bertanggung jawab. Kita ini adalah negara terbesar di ASEAN, dan kita tidak boleh kehilangan momentum ini," kata Nurhayati Ali Assegaf dalam rilis, Selasa.
Menurut Nurhayati, tragedi yang menimpa Rohingya pada medio tahun 2017 merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan dan genosida yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintahan Myanmar.
Nurhayati juga mengemukakan bahwa Sidang International Humanitarian Law (IHL) yang dilaksanakan di Jenewa, Swiss, Senin (26/3/2018), merupakan tindak lanjut dari Resolusi Rohingya yang berhasil diadopsi pada sidang sebelumnya di St. Petersburg, Rusia, tahun 2017 lalu.
"Sidang Komite IHL ini membahas mengenai kelanjutan dari resolusi tersebut. Indonesia sendiri telah melakukan beberapa hal, termasuk memberikan bantuan fasilitas kesehatan dan tempat penampungan sementara. Pimpinan DPR RI dan Presiden Joko Widodo juga telah berkunjung ke kamp pengungsian Rohingya," paparnya.
Politisi Partai Demokrat itu mengingatkan bahwa menurut data UNHCR, jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh meningkat sebanyak 688 ribu jiwa sejak 25 Agustus 2017, dengan jumlah total mencapai 900 ribu jiwa.
Sebelumnya, Pemerintah Bangladesh mengapresiasi peran Indonesia pada Perserikatan Bangsa Bangsa, Dewan Hak Asasi Manusia dan Organisasi Kerja Sama Islam dalam menyelesaikan isu Rohingya.
Duta Besar Republik Rakyat Bangladesh untuk Indonesia Mayor Jenderal Azmal Kabir pada peringatan 47 tahun Hari Nasional dan Kemerdekaan Bangladesh, di Jakarta, Senin (26/3) malam, juga menyampaikan penghargaan dari Pemerintah Bangladesh kepada Indonesia atas bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada masyarakat Rohingya, termasuk mendirikan kamp kesehatan di Cox Bazar.
Sebagaimana dikutip kantor berita Reuters, Bangladesh tidak mengharapkan banyak bantuan dari penyumbang asing dalam rencananya memindahkan 100 ribu pengungsi Rohingya ke pulau tanpa penghuni, kata menteri dalam wawancara.
Menteri Luar Negeri Bangladesh Mohammed Shahriar Alam mengatakan kepada Reuters bahwa Bangladesh membayar sekitar Rp3,8 triliun untuk membangun rumah dan memperkuat pulau di Teluk Benggala dari bahaya badai tropika, namun mempertimbangkan permintaan resmi untuk dana asing.
Sekitar 700.000 Muslim Rohingya menyeberangi perbatasan dari negara bagian Rakhine, Myanmar, sejak Agustus dan menempati kampung pengungsi di Cox's Bazar.
Sementara itu, Reuters juga melaporkan bahwa Myanmar baru dapat memeriksa 374 pengungsi Muslim Rohingya untuk kemungkinan pemulangan dari Bangladesh, menurut beberapa pejabat pada Rabu, menyalahkan negara tetangganya karena tidak memberikan informasi yang benar tentang para pengungsi.
Hampir 700 ribu warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah serangan militan pada 25 Agustus yang memicu tindakan keras oleh pasukan keamanan di negara bagian barat Rakhine, yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat merupakan pembersihan etnis.
Pemerintahan peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi telah berusaha untuk melawan tuduhan tersebut dengan terus memajukan pembangunan di Rakhine dan menyiapkan pusat-pusat penerimaan serta sebuah kamp untuk orang-orang yang kembali.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018