Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Masyarakat Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu, mendirikan posko informasi sebagai wadah konsolidasi memperjuangkan lingkungan sehat dan nyaman dari ancaman proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara ?di wilayah itu.
"Posko ini sebagai wadah untuk berkumpul, berdiskusi dan konsolidasi masyarakat untuk mengatasi ancaman bahaya PLTU batu bara yang mengancam permukiman kami," kata Sakirin, tokoh masyarakat Kelurahan Teluk Sepang di Bengkulu, Jumat.
Saat peletakan tiang posko perlawanan dan pusat informasi lingkungan di Kelurahan Teluk Sepang, Sakirin mengatakan warga setempat sudah paham tentang dampak buruk PLTU batu bara, terutama pencemaran udara yang akan mengancam permukiman mereka.
Apalagi, jarak proyek PLTU batu bara berkapasitas 2 x 100 megawatt (MW) itu berdiri hanya 500 meter dari permukiman warga Kelurahan Teluk Sepang.
"Sejak awal kami sudah menolak proyek ini dengan alasan yang sangat jelas bahwa kami ingin hidup sehat tidak terpapar debu pembakaran batu bara," ucapnya.
Penolakan warga bahkan ditegaskan dengan pernyataan dan tanda tangan 700 kepala keluarga di keluhan itu, serta unjuk rasa penolakan proyek saat peletakan batu pertama proyek yang berlangsung pada 25 Oktober 2016.
Kini, kata Sakirin, satu tahun sudah berlalu sejak penolakan masyarakat yang mampu diredam oleh aparat kepolisian.
Namun, penolakan masyarakat atas proyek itu tetap berlanjut hingga saat ini dengan pertimbangan debu PLTU akan merusak tanaman palawija dan mencemari laut yang menjadi tumpuan nelayan menangkap ikan.
"Kami akan mengevaluasi lagi dampak proyek itu saat ini karena petani di sekitar proyek sudah mengeluh karena banjir merendam areal pertanian sejak konstruksi dimulai," kata dia.
Warga lainnya, Edward mengatakan sudah melihat langsung dampak PLTU batu bara di Labuan, Provinsi Banten di mana kesehatan masyarakat serta ruang kelola seperti areal pertanian dan pesisir menjadi korban dari pencemaran akibat PLTU batu bara.
Masyarakat, kata dia, sama sekali tidak anti terhadap pembangunan, terutama sumber energi listrik, namun penggunaan batu bara justru akan menyengsarakan rakyat.
"Banyak sumber listrik lain yang tidak mengancam keselamatan kami seperti listrik tenaga angin atau tenaga surya," kata Edward. Konstruksi proyek PLTU batu bara berkapasitas 200 MW di Kelurahan Teluk Sepang dimulai pada awal 2017 dan ditargetkan beroperasi pada 2019/2020.
Pemerintah menargetkan proyek energi yang didanai investasi dari China tersebut akan menambah daya listrik untuk Provinsi Bengkulu, terutama mendukung kawasan ekonomi khusus di Pulau Baai.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Posko ini sebagai wadah untuk berkumpul, berdiskusi dan konsolidasi masyarakat untuk mengatasi ancaman bahaya PLTU batu bara yang mengancam permukiman kami," kata Sakirin, tokoh masyarakat Kelurahan Teluk Sepang di Bengkulu, Jumat.
Saat peletakan tiang posko perlawanan dan pusat informasi lingkungan di Kelurahan Teluk Sepang, Sakirin mengatakan warga setempat sudah paham tentang dampak buruk PLTU batu bara, terutama pencemaran udara yang akan mengancam permukiman mereka.
Apalagi, jarak proyek PLTU batu bara berkapasitas 2 x 100 megawatt (MW) itu berdiri hanya 500 meter dari permukiman warga Kelurahan Teluk Sepang.
"Sejak awal kami sudah menolak proyek ini dengan alasan yang sangat jelas bahwa kami ingin hidup sehat tidak terpapar debu pembakaran batu bara," ucapnya.
Penolakan warga bahkan ditegaskan dengan pernyataan dan tanda tangan 700 kepala keluarga di keluhan itu, serta unjuk rasa penolakan proyek saat peletakan batu pertama proyek yang berlangsung pada 25 Oktober 2016.
Kini, kata Sakirin, satu tahun sudah berlalu sejak penolakan masyarakat yang mampu diredam oleh aparat kepolisian.
Namun, penolakan masyarakat atas proyek itu tetap berlanjut hingga saat ini dengan pertimbangan debu PLTU akan merusak tanaman palawija dan mencemari laut yang menjadi tumpuan nelayan menangkap ikan.
"Kami akan mengevaluasi lagi dampak proyek itu saat ini karena petani di sekitar proyek sudah mengeluh karena banjir merendam areal pertanian sejak konstruksi dimulai," kata dia.
Warga lainnya, Edward mengatakan sudah melihat langsung dampak PLTU batu bara di Labuan, Provinsi Banten di mana kesehatan masyarakat serta ruang kelola seperti areal pertanian dan pesisir menjadi korban dari pencemaran akibat PLTU batu bara.
Masyarakat, kata dia, sama sekali tidak anti terhadap pembangunan, terutama sumber energi listrik, namun penggunaan batu bara justru akan menyengsarakan rakyat.
"Banyak sumber listrik lain yang tidak mengancam keselamatan kami seperti listrik tenaga angin atau tenaga surya," kata Edward. Konstruksi proyek PLTU batu bara berkapasitas 200 MW di Kelurahan Teluk Sepang dimulai pada awal 2017 dan ditargetkan beroperasi pada 2019/2020.
Pemerintah menargetkan proyek energi yang didanai investasi dari China tersebut akan menambah daya listrik untuk Provinsi Bengkulu, terutama mendukung kawasan ekonomi khusus di Pulau Baai.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018