Mukomuko (Antaranews Bengkulu) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) untuk nelayan setempat.
Menurut Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko Nasyyardi di Mukomuko, Minggu, dengan adanya program kusuka ini, maka data nelayan khususnya di daerah itu yang diterima oleh KKP bisa menjadi satu atau "One Data".
Sehingga data perikanan tahun 2019 yang ada pada KKP bisa valid dan akurat, ujarnya.
Dengan adanya program kusuka ini, data nelayan setempat menjadi komplet, baik data usaha maupun penghasilan dari para pelaku usaha perikanan tangkap, pengolahan dan budi daya itu sendiri.
Untuk itu, ujarnya, program kusuka ini harus benar-benar terlaksana oleh penyuluh perikanan bantu (PPB) yang ada di kecamatan dari sebanyak 15 kecamatan di daerah tersebut.
Makanya, katanya, KKP menugaskan PPB harus melaksanakan tugas sesuai dengan target yang diberikan.
Seandainya program ini tidak tercapai nantinya, maka akan ada evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.
Hasil monitoring tersebut bisa menjadi bahan bagi instansinya untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap sebanyak enam PPB yang ada di daerah itu.
Instansinya menilai apakah cukup atau tidak kinerja PPB di lapangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
Menurut Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko Nasyyardi di Mukomuko, Minggu, dengan adanya program kusuka ini, maka data nelayan khususnya di daerah itu yang diterima oleh KKP bisa menjadi satu atau "One Data".
Sehingga data perikanan tahun 2019 yang ada pada KKP bisa valid dan akurat, ujarnya.
Dengan adanya program kusuka ini, data nelayan setempat menjadi komplet, baik data usaha maupun penghasilan dari para pelaku usaha perikanan tangkap, pengolahan dan budi daya itu sendiri.
Untuk itu, ujarnya, program kusuka ini harus benar-benar terlaksana oleh penyuluh perikanan bantu (PPB) yang ada di kecamatan dari sebanyak 15 kecamatan di daerah tersebut.
Makanya, katanya, KKP menugaskan PPB harus melaksanakan tugas sesuai dengan target yang diberikan.
Seandainya program ini tidak tercapai nantinya, maka akan ada evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.
Hasil monitoring tersebut bisa menjadi bahan bagi instansinya untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap sebanyak enam PPB yang ada di daerah itu.
Instansinya menilai apakah cukup atau tidak kinerja PPB di lapangan.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018