Palu (Antaranews Bengkulu) - Pemerintah mengkaji ulang kebijakan untuk mengimpor beras karena hal itu justru akan merugikan petani,kata Achrul Udaya seorang pelaku usaha di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat.
Lagi pula, kata dia, stok beras dikuasai Perum Bulog hingga saat ini cukup memadai dan di beberapa daerah, termasuk di Pulau Sulawesi seperti Sulsel, Sulbar dan Sulteng sedang berlangsung panen.
Mengapa harus impor beras ? "Memangnya ada kerawanan pangan khususnya beras di dalam negeri sehingga pemerintah harus kembali mengimpor beras", tanya Achrul.
Menurut dia, pemerintah tak perlu impor beras karena hasil panen petani masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Jika pemerintah tetap ngotot mengimpor beras di tengah-tengah petani sedang panen raya di beberapa daerah di Tanah Air, bisa-bisa harga gabah/beras di tingkat petani anjlok karena beras impor masuk.
Kalau harga gabah/beras di tingkat petani sampai anjlok yang rugi siapa ?. Kan petani kita yang menderita kerugian. Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana untuk impor beras. Apalagi dalam jumlah yang besar.
Justru seharusnya, pemerintah melindungi petani agar tidak merugi dan mereka tetap bergairah menanam padi. Jangan sampai petani kurang lagi bergairah menamam padi dan mengalifungsikan lahan pertanian menjadi lahan untuk kebutuhan lainnya.
Jika hal itu terjadi, kata Achrul yang juga adalah Ketua Bidang Perdagangan Kadin Provinsi Sulteng itu, bisa mengancam produksi beras dalam negeri akan turun.
Dan kalau produksi petani menurun, maka mau tidak mau, kita akan tergantung lagi pada impor beras.
Seharusnya, Indonesia ke depan sudah bisa ekspor beras karena program pengembangan padi di seluruh daerah di Tanah Air, termasuk di Sulteng gencar dilakukan oleh pemerintah daerah.
Sulteng, katanya, pada musim panen 2018 ini telah mentargetkan bisa surplus beras sekitar 500.000 ton.
Pada tahun-tahun sebelumnya, Sulteng setiap tahun mengalami surplus beras rata-rata 300.000 ton.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
Lagi pula, kata dia, stok beras dikuasai Perum Bulog hingga saat ini cukup memadai dan di beberapa daerah, termasuk di Pulau Sulawesi seperti Sulsel, Sulbar dan Sulteng sedang berlangsung panen.
Mengapa harus impor beras ? "Memangnya ada kerawanan pangan khususnya beras di dalam negeri sehingga pemerintah harus kembali mengimpor beras", tanya Achrul.
Menurut dia, pemerintah tak perlu impor beras karena hasil panen petani masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Jika pemerintah tetap ngotot mengimpor beras di tengah-tengah petani sedang panen raya di beberapa daerah di Tanah Air, bisa-bisa harga gabah/beras di tingkat petani anjlok karena beras impor masuk.
Kalau harga gabah/beras di tingkat petani sampai anjlok yang rugi siapa ?. Kan petani kita yang menderita kerugian. Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana untuk impor beras. Apalagi dalam jumlah yang besar.
Justru seharusnya, pemerintah melindungi petani agar tidak merugi dan mereka tetap bergairah menanam padi. Jangan sampai petani kurang lagi bergairah menamam padi dan mengalifungsikan lahan pertanian menjadi lahan untuk kebutuhan lainnya.
Jika hal itu terjadi, kata Achrul yang juga adalah Ketua Bidang Perdagangan Kadin Provinsi Sulteng itu, bisa mengancam produksi beras dalam negeri akan turun.
Dan kalau produksi petani menurun, maka mau tidak mau, kita akan tergantung lagi pada impor beras.
Seharusnya, Indonesia ke depan sudah bisa ekspor beras karena program pengembangan padi di seluruh daerah di Tanah Air, termasuk di Sulteng gencar dilakukan oleh pemerintah daerah.
Sulteng, katanya, pada musim panen 2018 ini telah mentargetkan bisa surplus beras sekitar 500.000 ton.
Pada tahun-tahun sebelumnya, Sulteng setiap tahun mengalami surplus beras rata-rata 300.000 ton.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018