Mukomuko (Antaranews Bengkulu) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang telah mengganti sedikitnya 20 orang warga yang tidak layak lagi menerima bantuan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Puluhan orang ini diganti karena ada yang pindah dari daerah ini, meninggal dunia, dan ada juga yang bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) tetapi terdata penerima bantuan jamkesda," kata Kabid Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Mukomuko, Jhoni di Mukomuko, Senin.
Pemerintah setempat melalui Dinkes mengetahui sebanyak puluhan warga tersebut ini tidak layak menerima bantuan jamkesda ini dari hasil verifikasi data sebanyak 5.573 orang warga miskin yang menerima bantuan tersebut.
Menurutnya, kemungkinan masih ada lagi warga setempat yang tidak layak menerima jamkesda tetapi masih menerima bantuan tersebut.
a menyatakan, instansinya hingga kini masih terus melakukan verifikasi data untuk memastikan warga yang menerima bantuan jamkesda itu benar-benar warga miskin di daerah itu.
Sebanyak puluhan warga setempat yang tidak layak menerima bantuan dari pemerintah setempat tersebut langsung diganti dengan warga miskin yang berhak menerimanya.
"Jatah penerima bantuan jamkesda tahun ini tetap sebanyak 5.573 orang. Bagi warga setempat yang tidak layak menerima bantuan, langsung digantikan dengan warga miskin," ujarnya.
Terkait dengan pembayaran tagihan untuk biaya berobat warga miskin setempat yang memanfaatkan jamkesda ini, lanjutnya menunggu selesai verifikasi data warga yang menerima bantuan ini.
Ia menyatakan, pihak BPJS kesehatan bisa mengerti dengan kondisi tersebut, sehingga mereka bersedia menunggu tuntas verifikasi data penerima jamkesda ini.
Ia menyebutkan, anggaran untuk membayar biaya berobat sebanyak 5.573 warga miskin yang memanfaatkan jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS kesehatan sebesar Rp1,6 miliar.
Sedangkan tagihan biaya berobat warga miskin yang memanfaatkan jamkesda ini terhitung sejak bulan Januari hingga Agustus tahun ini sebesar Rp1,2 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Puluhan orang ini diganti karena ada yang pindah dari daerah ini, meninggal dunia, dan ada juga yang bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) tetapi terdata penerima bantuan jamkesda," kata Kabid Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Mukomuko, Jhoni di Mukomuko, Senin.
Pemerintah setempat melalui Dinkes mengetahui sebanyak puluhan warga tersebut ini tidak layak menerima bantuan jamkesda ini dari hasil verifikasi data sebanyak 5.573 orang warga miskin yang menerima bantuan tersebut.
Menurutnya, kemungkinan masih ada lagi warga setempat yang tidak layak menerima jamkesda tetapi masih menerima bantuan tersebut.
a menyatakan, instansinya hingga kini masih terus melakukan verifikasi data untuk memastikan warga yang menerima bantuan jamkesda itu benar-benar warga miskin di daerah itu.
Sebanyak puluhan warga setempat yang tidak layak menerima bantuan dari pemerintah setempat tersebut langsung diganti dengan warga miskin yang berhak menerimanya.
"Jatah penerima bantuan jamkesda tahun ini tetap sebanyak 5.573 orang. Bagi warga setempat yang tidak layak menerima bantuan, langsung digantikan dengan warga miskin," ujarnya.
Terkait dengan pembayaran tagihan untuk biaya berobat warga miskin setempat yang memanfaatkan jamkesda ini, lanjutnya menunggu selesai verifikasi data warga yang menerima bantuan ini.
Ia menyatakan, pihak BPJS kesehatan bisa mengerti dengan kondisi tersebut, sehingga mereka bersedia menunggu tuntas verifikasi data penerima jamkesda ini.
Ia menyebutkan, anggaran untuk membayar biaya berobat sebanyak 5.573 warga miskin yang memanfaatkan jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS kesehatan sebesar Rp1,6 miliar.
Sedangkan tagihan biaya berobat warga miskin yang memanfaatkan jamkesda ini terhitung sejak bulan Januari hingga Agustus tahun ini sebesar Rp1,2 miliar.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018