Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak (Pupa) Bengkulu mendorong anggota legislatif untuk menggelar reses partisipatif atau jaring aspirasi dari masyarakat untuk mengungkap dan menghapus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Kami melihat metode reses partisipatif bisa dimanfaatkan sebagai mekanisme yang dapat digunakan untuk bersuara, menyampaikan aspirasi dan memastikan masukan kelompok perempuan terserap dan menjadi dasar dalam mengambil kebijakan," kata Direktur Yayasan Pupa Bengkulu, Susi Handayani di Bengkulu, Selasa.
Saat mentoring reses partisipatif untuk penguatan dukungan kebijakan lokal dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, Susi mengatakan reses partisipatif adalah memastikan suara masyarakat terserap lewat metode diskusi dua arah.
Selama ini kata dia, reses dengan metode konvensional, yakni dengan cara ceramah satu arah dan hanya dihadiri tokoh masyarakat dan perangkat desa dinilai belum optimal untuk memastikan aspirasi kelompok perempuan miskin dan marjinal terserap.
"Sementara bagi anggota DPRD, masa reses adalah kegiatan strategis dan penting untuk menyerap suara konstituen dan anggota legislatif berkewajiban mengetahui dan memahami aspirasi konstituen dalam proses pembuatan kebijakan," kata dia.
Untuk itu, Yayasan Pupa mendorong anggota legislatif untuk melaksanakan metode reses partisipatif di mana terjadi perluasan partisipasi konstituen, selain tokoh masyarakat, kelompok dominan dan mayoritas laki-laki.
Berdasarkan pengalaman salah satu mitra jaringan Yayasan Pupa, yakni Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur (BaKTI) di Nusa Tenggara Barat yang mendorong reses partisipatif terbukti memberikan akses seluas-luasnya bagi konstituen, terutama perempuan.
M Ghufran H Kordi dari Yayasan BaKTI mengatakan dengan metode reses partisipatif, tingkat kehadiran peserta reses mencapai 100 persen dan tingkat partisipasi serta keaktifan peserta mencapai 85 persen.
"Kehadiran peserta reses 100 persen dan keaktifan 85 persen maka proses tersebut menghasilkan dokumen aspirasi yang valid yang dibagi dalam sektor prioritas seperti kesehatan, sosial budaya, pendidikan, pertanian, infrastruktur dan perlindungan sosial," katanya.
Melalui mentoring tersebut para anggota legislatif Kota Bengkulu diharapkan mampu memahami alur dan proses reses partisipatif dan penggunaan panduan mulai dari tahap persiapan sampai pada mentoring dan evaluasi, melaksanakan metode reses partisipatif dan memahami pelibatan media dalam pelaksanaan reses partisipatif serta metode tersebut dimasukkan dalam kebijakan/aturan reses di DPRD Kota Bengkulu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Kami melihat metode reses partisipatif bisa dimanfaatkan sebagai mekanisme yang dapat digunakan untuk bersuara, menyampaikan aspirasi dan memastikan masukan kelompok perempuan terserap dan menjadi dasar dalam mengambil kebijakan," kata Direktur Yayasan Pupa Bengkulu, Susi Handayani di Bengkulu, Selasa.
Saat mentoring reses partisipatif untuk penguatan dukungan kebijakan lokal dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, Susi mengatakan reses partisipatif adalah memastikan suara masyarakat terserap lewat metode diskusi dua arah.
Selama ini kata dia, reses dengan metode konvensional, yakni dengan cara ceramah satu arah dan hanya dihadiri tokoh masyarakat dan perangkat desa dinilai belum optimal untuk memastikan aspirasi kelompok perempuan miskin dan marjinal terserap.
"Sementara bagi anggota DPRD, masa reses adalah kegiatan strategis dan penting untuk menyerap suara konstituen dan anggota legislatif berkewajiban mengetahui dan memahami aspirasi konstituen dalam proses pembuatan kebijakan," kata dia.
Untuk itu, Yayasan Pupa mendorong anggota legislatif untuk melaksanakan metode reses partisipatif di mana terjadi perluasan partisipasi konstituen, selain tokoh masyarakat, kelompok dominan dan mayoritas laki-laki.
Berdasarkan pengalaman salah satu mitra jaringan Yayasan Pupa, yakni Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur (BaKTI) di Nusa Tenggara Barat yang mendorong reses partisipatif terbukti memberikan akses seluas-luasnya bagi konstituen, terutama perempuan.
M Ghufran H Kordi dari Yayasan BaKTI mengatakan dengan metode reses partisipatif, tingkat kehadiran peserta reses mencapai 100 persen dan tingkat partisipasi serta keaktifan peserta mencapai 85 persen.
"Kehadiran peserta reses 100 persen dan keaktifan 85 persen maka proses tersebut menghasilkan dokumen aspirasi yang valid yang dibagi dalam sektor prioritas seperti kesehatan, sosial budaya, pendidikan, pertanian, infrastruktur dan perlindungan sosial," katanya.
Melalui mentoring tersebut para anggota legislatif Kota Bengkulu diharapkan mampu memahami alur dan proses reses partisipatif dan penggunaan panduan mulai dari tahap persiapan sampai pada mentoring dan evaluasi, melaksanakan metode reses partisipatif dan memahami pelibatan media dalam pelaksanaan reses partisipatif serta metode tersebut dimasukkan dalam kebijakan/aturan reses di DPRD Kota Bengkulu.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018