Jakarta (Antaranews Bengkulu) - Kecurigaan adanya kecurangan yang dilakukan calon presisen nomor urut 01 berupa penggunaan alat bantu dengar dalam debat kedua, dinilai secara tidak langsung menyudutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara debat.

"Itu kan berarti yang mereka tuduh KPU bahwa KPU tidak netral dan berpihak. Kalau saya jadi KPU sih saya marah dituduh begitu," ujar Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid ditemui dalam acara "Rabu Hijrah", di Jakarta, Rabu.

Menurut Yenny Wahid, kecurigaan itu tidak bermutu karena apabila benar Joko Widodo menggunakan alat bantu dengar, tentu dapat dicek dan tampak.

Sementara soal data yang disampaikan Jokowi dalam debat mendapat kritikan karena berbeda dengan fakta di lapangan, Yenny menilai data dapat diambil dari sumber yang berbeda-beda.

Jokowi pun telah mengklarifikasi kesalahan data yang disampaikan dalam debat, sehingga dapat menjadi pembelajaran masyarakat tentang kesiapan menjadi pemimpin.

"Semakin bagus mengedukasi masyarakat. Kita jadi lebih teredukasi. Kita bisa jadi lebih tahu. Dan menurut saya itu hal yang wajar saja terjadi dalam debat," kata dia lagi.

Sebelumnya, beberapa warganet di media sosial membahas kecurigaan kepada capres 01 mengenai penggunaan alat bantu dengar dan repeater dari pulpen pada saat debat.

Jokowi telah mengungkap tidak ada hal curang yang dilakukan dan meminta pendukung rival untuk tidak membuat isu yang tidak bermutu terkait tudingan menggunakan alat bantu dengar dan pulpen.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019