Buruh seharusnya memperjuangkan jaminan yang bersifat jangka panjang seperti jaminan peningkatan skill, pensiun, rumah buruh dan bantuan pendidikan serta kesehatan bagi anggota keluarganya, ketimbang upah nominal.
"Kalau memang nanti yang namanya upah murah perlahan-lahan tidak ada lagi di Indonesia, maka menurut hemat saya yang diperjuangkan buruh seharusnya bukan upah nominal tetapi sebuah jaminan dimana pertama, mereka harus kita pastikan ada jaminan peningkatan skill buruh," kata pakar ekonomi Hisar Sirait kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie tersebut menjelaskan perusahaan harus meluangkan atau menyediakan waktu bagi buruh untuk mengikuti pelatihan, dan harus ada akselerasi dari peningkatan keterampilan buruh. Maka dari itu harus ada mekanisme untuk memastikan hal tersebut.
Kedua yakni memastikan bahwa mereka bisa memiliki rumah khusus untuk buruh yang murah bagi mereka dan dekat dengan tempat mereka bekerja. Sistem perumahan buruh harus dekat dengan lokasi pabrik tempat mereka bekerja, kata Hisar Sirait.
Ketiga, lanjutnya, adalah jaminan hari tua (JHT) yang harus dipastikan.
Tentang JHT, menurut dia, pemilik perusahaan menyumbang berapa persen kemudian buruh menanggung berapa persen, dan pemerintah di mana kewajiban peningkatan skill yang sebelumnya ditanggung oleh pemerintah diambil alih perusahaan, maka peningkatan produktivitas yang dikeluarkan untuk buruh itu boleh dialihkan untuk peningkatan JHT.
"Jadi harus ada bantuan dan keterlibatan pemerintah dalam JHT buruh," katanya.
Keempat yakni kepastian bahwa buruh mendapatkan jaminan berupa bantuan pendidikan dan kesehatan bagi anggota keluarga buruh.
Empat hal ini yang sebetulnya harus dituntut oleh buruh, bukan lagi upah, katanya.
"Buruh tidak boleh berpikir jangka pendek, buruh harus berpikir jangka panjang. Dalam hal tersebut pemerintah bisa diminta turut campur oleh para buruh untuk membantu memperjuangkan tuntutan mereka," kata pengamat tersebut.
Buruh, menurut dia, bisa meminta kepada pemerintah ada satu mekanisme kontrol bahwa terjadi peningkatan keterampilan buruh setiap tahunnya.
Buruh juga bisa meminta satu lembaga katakanlah lembaga produktivitas yang dibantu pemerintah untuk melakukan pemantauan positif bahwa setiap buruh mengalami penambahan produktivitas melalui peningkatan keterampilan.
Pemerintah juga bisa diharapkan oleh buruh untuk membantu penyediaan rumah murah bagi buruh yang dekat dengan lokasi pabrik empat mereka bekerja.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
"Kalau memang nanti yang namanya upah murah perlahan-lahan tidak ada lagi di Indonesia, maka menurut hemat saya yang diperjuangkan buruh seharusnya bukan upah nominal tetapi sebuah jaminan dimana pertama, mereka harus kita pastikan ada jaminan peningkatan skill buruh," kata pakar ekonomi Hisar Sirait kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie tersebut menjelaskan perusahaan harus meluangkan atau menyediakan waktu bagi buruh untuk mengikuti pelatihan, dan harus ada akselerasi dari peningkatan keterampilan buruh. Maka dari itu harus ada mekanisme untuk memastikan hal tersebut.
Kedua yakni memastikan bahwa mereka bisa memiliki rumah khusus untuk buruh yang murah bagi mereka dan dekat dengan tempat mereka bekerja. Sistem perumahan buruh harus dekat dengan lokasi pabrik tempat mereka bekerja, kata Hisar Sirait.
Ketiga, lanjutnya, adalah jaminan hari tua (JHT) yang harus dipastikan.
Tentang JHT, menurut dia, pemilik perusahaan menyumbang berapa persen kemudian buruh menanggung berapa persen, dan pemerintah di mana kewajiban peningkatan skill yang sebelumnya ditanggung oleh pemerintah diambil alih perusahaan, maka peningkatan produktivitas yang dikeluarkan untuk buruh itu boleh dialihkan untuk peningkatan JHT.
"Jadi harus ada bantuan dan keterlibatan pemerintah dalam JHT buruh," katanya.
Keempat yakni kepastian bahwa buruh mendapatkan jaminan berupa bantuan pendidikan dan kesehatan bagi anggota keluarga buruh.
Empat hal ini yang sebetulnya harus dituntut oleh buruh, bukan lagi upah, katanya.
"Buruh tidak boleh berpikir jangka pendek, buruh harus berpikir jangka panjang. Dalam hal tersebut pemerintah bisa diminta turut campur oleh para buruh untuk membantu memperjuangkan tuntutan mereka," kata pengamat tersebut.
Buruh, menurut dia, bisa meminta kepada pemerintah ada satu mekanisme kontrol bahwa terjadi peningkatan keterampilan buruh setiap tahunnya.
Buruh juga bisa meminta satu lembaga katakanlah lembaga produktivitas yang dibantu pemerintah untuk melakukan pemantauan positif bahwa setiap buruh mengalami penambahan produktivitas melalui peningkatan keterampilan.
Pemerintah juga bisa diharapkan oleh buruh untuk membantu penyediaan rumah murah bagi buruh yang dekat dengan lokasi pabrik empat mereka bekerja.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019