Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan memastikan proses rekonsiliasi yang akan dilakukan pasca-Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, bukan merupakan politik "dagang sapi", yang hanya sekadar bagi-bagi kursi kekuasaan.
"Kami nilai rekonsiliasi bukan politik dagang sapi, namun untuk menghadapi tantangan bangsa kedepan," kata Arteria usai diskusi bertajuk "Peta Politik Pasca-Putusan MK" di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan, sejak awal Koalisi Indonesia Kerja menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk memutuskan terkait postur koalisi ataupun personal orang perorang yang akan ditempatkan dalam kabinet.
Menurut dia, PDIP sebagai salah satu parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf belum membahas terkait komposisi di kabinet, namun menyerahkan kepada Jokowi karena menyangkut kerja pemerintahan lima tahun kedepan.
"Kami pasrahkan kepada Jokowi karena yang nyaman bagi Jokowi akan memudahkan kerjaan beliau agar lebih efektif," ujarnya.
Arteria mengatakan, PDIP sudah terbukti tidak banyak meminta jatah kursi menteri meskipun dirinya meyakini partainya sudah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk menduduki kursi menteri di kabinet.
Menurut dia, hal itu terbukti setelah Pemilu 2014, PDIP mendapatkan kursi menteri yang tidak memberikan dampak elektoral bagi partai, namun tetap diterima karena merupakan hak prerogatif presiden menentukan komposisi kabinet.
"Itu hanya istilah saja (tidak memberikan dampak elektoral), misalnya, ada menteri yang bisa memberikan bantuan sosial dan bantuan program yang langsung mengena pada masyarakat seperti Menteri Sosial dan Menteri Agama. Dalam lima tahun ini kami nyaris tidak punya," ucapnya.
Selain itu menurut dia, saat ini baru ada pembicaraan awal yang bersifat umum, misalnya, bagaimana melihat visi misi Jokowi serta evaluasi kekurangan pemerintahan yang sedang berjalan yang harus dikerjakan dalam lima tahun kedepan.
Karena itu, dia menilai Jokowi selalu mengatakan dirinya membutuhkan menteri-menteri yang bisa mengeksekusi program-program yang bisa dirasakan manfaatnya untuk rakyat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
"Kami nilai rekonsiliasi bukan politik dagang sapi, namun untuk menghadapi tantangan bangsa kedepan," kata Arteria usai diskusi bertajuk "Peta Politik Pasca-Putusan MK" di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan, sejak awal Koalisi Indonesia Kerja menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk memutuskan terkait postur koalisi ataupun personal orang perorang yang akan ditempatkan dalam kabinet.
Menurut dia, PDIP sebagai salah satu parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf belum membahas terkait komposisi di kabinet, namun menyerahkan kepada Jokowi karena menyangkut kerja pemerintahan lima tahun kedepan.
"Kami pasrahkan kepada Jokowi karena yang nyaman bagi Jokowi akan memudahkan kerjaan beliau agar lebih efektif," ujarnya.
Arteria mengatakan, PDIP sudah terbukti tidak banyak meminta jatah kursi menteri meskipun dirinya meyakini partainya sudah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk menduduki kursi menteri di kabinet.
Menurut dia, hal itu terbukti setelah Pemilu 2014, PDIP mendapatkan kursi menteri yang tidak memberikan dampak elektoral bagi partai, namun tetap diterima karena merupakan hak prerogatif presiden menentukan komposisi kabinet.
"Itu hanya istilah saja (tidak memberikan dampak elektoral), misalnya, ada menteri yang bisa memberikan bantuan sosial dan bantuan program yang langsung mengena pada masyarakat seperti Menteri Sosial dan Menteri Agama. Dalam lima tahun ini kami nyaris tidak punya," ucapnya.
Selain itu menurut dia, saat ini baru ada pembicaraan awal yang bersifat umum, misalnya, bagaimana melihat visi misi Jokowi serta evaluasi kekurangan pemerintahan yang sedang berjalan yang harus dikerjakan dalam lima tahun kedepan.
Karena itu, dia menilai Jokowi selalu mengatakan dirinya membutuhkan menteri-menteri yang bisa mengeksekusi program-program yang bisa dirasakan manfaatnya untuk rakyat.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019