Organisasi Greenpeace Indonesia menyarankan agar Pemerintah DKI Jakarta harus segera memiliki riset emisi inventori untuk polusi udara.
Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia Bondan Ariyanu, di Jakarta, Selasa, mengatakan sampai sekarang Pemerintah DKI Jakarta tidak pernah melakukan kajian emisi udara secara reguler.
Sementara tingkat polusi di ibu kota sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan dari 2017 ke 2018 polusi udara Jakarta meningkat dua kali lipat.
"Hampir 80 persen dari 365 hari pada 2018 kami catat kualitas udara di Jakarta berada pada level tidak sehat," kata dia.
Dengan adanya riset emisi inventori secara reguler menurut dia bisa menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam menentukan kebijakan yang menyangkut dan selaras pada pengurangan dampak polusi.
"Sekarang contohnya mencoba memperbanyak lahan terbuka hijau, mengatur ganjil genap untuk menekan kemacetan, untuk apa?, apakah benar efektif, malahan kenyataannya, data menunjukkan sebaliknya polusi semakin parah," kata Bondan.
Peralatan pendukung riset pun, yakni alat pemantau kualitas udara juga baru terpasang satu unit saja, maksimal radius pantauannya hanya lima kilometer saja.
"Kalau melihat luas wilayah DKI Jakarta 666 meter persegi, seharusnya dibutuhkan 66 alat pemantau kualitas udara, atau setidaknya sekitar 20-26 alat," ujarnya.
Menurut Bondan, polusi udara ini tidak boleh lagi menjadi persoalan yang terabaikan karena dampak kesehatan yang harus ditanggung masyarakat sangat berbahaya sekali.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia Bondan Ariyanu, di Jakarta, Selasa, mengatakan sampai sekarang Pemerintah DKI Jakarta tidak pernah melakukan kajian emisi udara secara reguler.
Sementara tingkat polusi di ibu kota sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan dari 2017 ke 2018 polusi udara Jakarta meningkat dua kali lipat.
"Hampir 80 persen dari 365 hari pada 2018 kami catat kualitas udara di Jakarta berada pada level tidak sehat," kata dia.
Dengan adanya riset emisi inventori secara reguler menurut dia bisa menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam menentukan kebijakan yang menyangkut dan selaras pada pengurangan dampak polusi.
"Sekarang contohnya mencoba memperbanyak lahan terbuka hijau, mengatur ganjil genap untuk menekan kemacetan, untuk apa?, apakah benar efektif, malahan kenyataannya, data menunjukkan sebaliknya polusi semakin parah," kata Bondan.
Peralatan pendukung riset pun, yakni alat pemantau kualitas udara juga baru terpasang satu unit saja, maksimal radius pantauannya hanya lima kilometer saja.
"Kalau melihat luas wilayah DKI Jakarta 666 meter persegi, seharusnya dibutuhkan 66 alat pemantau kualitas udara, atau setidaknya sekitar 20-26 alat," ujarnya.
Menurut Bondan, polusi udara ini tidak boleh lagi menjadi persoalan yang terabaikan karena dampak kesehatan yang harus ditanggung masyarakat sangat berbahaya sekali.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019