Pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia Silvanus Alvin mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto harus menjamin keberadaan Majelis Etik Golkar tidak politis dalam bursa pemilihan calon ketua umum partai berlambang pohon beringin.
Hal ini menyikapi munculnya kegaduhan di internal Golkar terkait keberadaan Majelis Etik yang dinilai kian politis.
"Dari pemberitaan yang saya cermati, memang pembentukan Majelis Etik itu dipersoalkan kader, karena bernuansa politis. Pak Airlangga harus menjamin majelis etik tidak memonopoli bursa caketum," kata Alvin dihubungi di Jakarta Senin (12/8) malam.
Dia mengatakan sejatinya Majelis Etik Golkar yang digagas Airlangga dengan tujuan menindak kader-kader Golkar yang melanggar aturan, seperti terlibat korupsi, perlu diapresiasi.
Namun, Majelis Etik itu dibentuk Mei 2019 lalu, di mana kala itu tidak ada gejolak politik apapun di internal Golkar.
"Jangan sampai ada agenda lain dari pembentukan Majelis Etik, seperti menghalangi keikutsertaan kandidat tertentu untuk masuk dalam bursa caketum Golkar," ucap Alvin.
Menurut Alvin, apabila majelis etik tidak bersikap netral, maka kegaduhan akan terus terjadi. Kegaduhan itu, kata dia, harus dihentikan karena dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terhadap Golkar.
"Sebagai petahana Airlangga harus menjamin Majelis Etik bersikap netral. Hal ini penting dilakukan agar tidak muncul kesan adanya monopoli bursa caketum," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
Hal ini menyikapi munculnya kegaduhan di internal Golkar terkait keberadaan Majelis Etik yang dinilai kian politis.
"Dari pemberitaan yang saya cermati, memang pembentukan Majelis Etik itu dipersoalkan kader, karena bernuansa politis. Pak Airlangga harus menjamin majelis etik tidak memonopoli bursa caketum," kata Alvin dihubungi di Jakarta Senin (12/8) malam.
Dia mengatakan sejatinya Majelis Etik Golkar yang digagas Airlangga dengan tujuan menindak kader-kader Golkar yang melanggar aturan, seperti terlibat korupsi, perlu diapresiasi.
Namun, Majelis Etik itu dibentuk Mei 2019 lalu, di mana kala itu tidak ada gejolak politik apapun di internal Golkar.
"Jangan sampai ada agenda lain dari pembentukan Majelis Etik, seperti menghalangi keikutsertaan kandidat tertentu untuk masuk dalam bursa caketum Golkar," ucap Alvin.
Menurut Alvin, apabila majelis etik tidak bersikap netral, maka kegaduhan akan terus terjadi. Kegaduhan itu, kata dia, harus dihentikan karena dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terhadap Golkar.
"Sebagai petahana Airlangga harus menjamin Majelis Etik bersikap netral. Hal ini penting dilakukan agar tidak muncul kesan adanya monopoli bursa caketum," kata dia.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019