Koordinator Sustainability Development Goals (SDGs) Center Universitas Bengkulu, Djonet Santoso menilai pemerintah belum menjadikan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs sebagai payung besar pembangunan daerah.

“Pemerintah provinsi belum menjadikan agenda SDGs sebagai skenario besar pembangunan daerah sampai tahun 2030 yang sinergis dengan pembangunan nasional dan juga pembangunan global,” kata Djonet saat menyampaikan catatan akhir tahun SDGs Center Universitas Bengkulu, di Gedung Rektorat kampus hijau itu, Kamis.

Menurut Djonet, unit pemerintah di semua tingkatan masih berjalan sendiri-sendiri padahal pencapaian SDGs seharusnya menjadi target pembangunan daerah dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa sebagai ujung tombak pencapaian SDGs. 

Selain itu, dalam catatan akhir tahun juga disebutkan bahwa prinsip utama SDGs yaitu ‘no one left behind’ yang ditunjukkan dengan ketersediaan data SDGs yang masih saja terbatas, bersifat makro dan statis. 

Begitu pula dengan fakta yagn ditemukan bahwa masih diabaikannya data warga dalam penghitungan capaian pelaksanaan SDGs yang ditunjukkan dengan berbagai kasus yang belum ditangani secara efektif.

“Komunikasi antar-mitra SDGs juga masih lemah yang ditunjukkan dengan kerja yang masih sendiri-sendiri, karena itu momentum catatan akhir tahun ini diharapkan mampu mendorong munculnya komitmen dan terjalin kerja sama semua pihak baik untuk capaian kinerja pelaksanaan SDGs yang lebih efektif,” ucapnya.

Di sisi lain kata Djonet, pihaknya mengapresiasi kienerja pelaksanaan SDGs Provinsi Bengkulu yang positif dan ditunjukkan dengan data statistik resmi, baik yang dikeluarkan oleh BPS maupun kementerian.

Pada September 2015, PBB telah meluncurkan kesepakatan agenda SDGs, yang berisi 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. SDGs adalah suatu kerangka pembangunan yang melihat ke depan, merubah diskursus pembangunan yang bertumpu pada kekuatan tunggal, yaitu Negara/pemerintah ke multi-kekuatan dan kemitraan serta tata kelola yang melibatkan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi dan pakar, filantropi dan pelaku bisnis, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Media. 

"Kegiatan ini sangat bagus diadakan untuk menyelaraskan pemerintah dan perguruan tinggi, dan semoga ke17 tujuanya bisa terlaksana,” ujar Kepala Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri.

Sejak peluncuran SDGs pada 2015, para akademisi dan pakar dari perguruan tinggi memiliki mandat dan menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian SDGs. Salah satu strategi nya adalah mendirikan SDGs Center Universitas Bengkulu yang diluncurkan pada 10 Januari 2018. Ada berbagai aktivitas yang diinisiasi SDGs Center untuk mempercepat pencapaian tujuan, target dan indikator SDGs di daerah. Di samping bekerja untuk mengawal penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) di berbagai daerah, jangkauan dan mitra kerja SDGs Center Universitas Bengkulu cukup luas. Untuk memperkuat kapasitas internal, dan menguatkan kualitas kolaborasi dengan mitra kerja, serta membangun tradisi diskusi dan dialog antar mitra, SDGs Center Universitas Bengkulu menggelar sebuah kegiatan dengan tajuk catatan akhir tahun atau disingkat Catahu.

Pewarta: Gogo Priogo

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019