Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang MSi mengatakan, keputusan pemerintah untuk menolak kembalinya WNI eks ISIS menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius memerangi terorisme, walaupun dengan warganya sendiri.
"Dilihat dari kepentingan bangsa dan negara, pemerintah melarang warga negara Indonesia eks ISIS untuk kembali ke Indonesia, lebih pada pendekatan keamanan (security approach)," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Kamis.
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan sikap pemerintah terhadap WNI eks ISIS, apakah sebagai sebuah langkah yang tetap dan patut diacungi jempol, atau pemerintah seolah-olah melarang kebebasan berekspresi bagi sekelompok orang yang telah salah dalam memperjuangkan ideologinya.
Baca juga: Pengamat sebut keputusan pemerintah terkait WNI Eks ISIS sudah tepat
Menurut dia, ISIS sebagai sebuah organisasi jihad dengan gerakan radikalisme dan terorismenya, telah menjadi musuh bersama masyarakat dunia.
"Jika WNI eks ISIS diterima kembali sebagai warga negara, maka Indonesia akan dicap sebagai negara yang melindungi warganya yang terlibat dalam organisasi ISIS," katanya.
Karena itu, langkah pemerintah menolak kembalinya warga negara Indonesia eks ISIS, menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius memerangi terorisme walaupun dengan warganya sendiri.
Dia menambahkan, pesan politik yang bisa ditangkap dari penolakan kembalinya WNI eks ISIS oleh pemerintah bahwa, jangankan warga negara luar, warga negara sendiri saja pemerintah tidak mentolerir apalagi warga negara lain yang terpapar ISIS dan radikalisme.
"Pamerintah memberi pesan kepada kepada publik bahwa radikalisme dalam bentuk apapun tidak boleh berkembang di negeri ini," katanya.
Baca juga: Tanggapan Turki setelah Indonesia nyatakan tolak pulangkan Eks-ISIS
Baca juga: Telah diputuskan, pemerintah tidak akan pulangkan WNI Eks ISIS
Karena itu, sikap pemerintah dengan menolak kepulangan warga negara Indonesia eks ISIS harus diberi apresiasi, katanya.
Sungguhpun begitu, dalam tataran demokrasi global, sikap pemerintah bisa dinilai sebagai bagian dari upaya untuk mengekang kebebasan warga negara.
Pandangan ini, kata dia, dalam politik mainstream wajar saja, namun kebebasan mesti diletakkan dalam kerangka tidak bebas karena masih ada hak orang lain.
Menurut dia, ISIS selalu mengembangkan ideologi maut tentu sangat bertentangan nilai kemanusiaan universal.
Dengan demikian, apapun pandangan terhadap sikap pemerintah ini, bagi saya merupakan tindakan arif untuk melindungi warga negara dari ancaman keselamatannya, kata pengajar ilmu komunikasi politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
"Dilihat dari kepentingan bangsa dan negara, pemerintah melarang warga negara Indonesia eks ISIS untuk kembali ke Indonesia, lebih pada pendekatan keamanan (security approach)," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Kamis.
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan sikap pemerintah terhadap WNI eks ISIS, apakah sebagai sebuah langkah yang tetap dan patut diacungi jempol, atau pemerintah seolah-olah melarang kebebasan berekspresi bagi sekelompok orang yang telah salah dalam memperjuangkan ideologinya.
Baca juga: Pengamat sebut keputusan pemerintah terkait WNI Eks ISIS sudah tepat
Menurut dia, ISIS sebagai sebuah organisasi jihad dengan gerakan radikalisme dan terorismenya, telah menjadi musuh bersama masyarakat dunia.
"Jika WNI eks ISIS diterima kembali sebagai warga negara, maka Indonesia akan dicap sebagai negara yang melindungi warganya yang terlibat dalam organisasi ISIS," katanya.
Karena itu, langkah pemerintah menolak kembalinya warga negara Indonesia eks ISIS, menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius memerangi terorisme walaupun dengan warganya sendiri.
Dia menambahkan, pesan politik yang bisa ditangkap dari penolakan kembalinya WNI eks ISIS oleh pemerintah bahwa, jangankan warga negara luar, warga negara sendiri saja pemerintah tidak mentolerir apalagi warga negara lain yang terpapar ISIS dan radikalisme.
"Pamerintah memberi pesan kepada kepada publik bahwa radikalisme dalam bentuk apapun tidak boleh berkembang di negeri ini," katanya.
Baca juga: Tanggapan Turki setelah Indonesia nyatakan tolak pulangkan Eks-ISIS
Baca juga: Telah diputuskan, pemerintah tidak akan pulangkan WNI Eks ISIS
Karena itu, sikap pemerintah dengan menolak kepulangan warga negara Indonesia eks ISIS harus diberi apresiasi, katanya.
Sungguhpun begitu, dalam tataran demokrasi global, sikap pemerintah bisa dinilai sebagai bagian dari upaya untuk mengekang kebebasan warga negara.
Pandangan ini, kata dia, dalam politik mainstream wajar saja, namun kebebasan mesti diletakkan dalam kerangka tidak bebas karena masih ada hak orang lain.
Menurut dia, ISIS selalu mengembangkan ideologi maut tentu sangat bertentangan nilai kemanusiaan universal.
Dengan demikian, apapun pandangan terhadap sikap pemerintah ini, bagi saya merupakan tindakan arif untuk melindungi warga negara dari ancaman keselamatannya, kata pengajar ilmu komunikasi politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu. ***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020