Medan (ANTARA Bengkulu) - Ratusan kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumatera Utara berunjuk rasa di Bundara Majestik Medan, menyampaikan sikap penolakan terhadap rencana pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Dalam pernyataan sikapnya, juru bicara HTI M Ismail Yusanto, Sabtu, mengatakan, pembatasan subsidi BBM merupakan salah satu upaya menuju liberalisasi migas. Dengan pembatasan subsidi tersebut, pemerintah terkesan memaksa rakyat untuk beralih ke BBM nonsubsidi yang lebih mahal seperti pertamax.
Pihaknya beranggapan kondisi itu merupakan keinginan perusahaan asing agar produknya laku di Indonesia karena rakyat tidak lagi memiliki pilihan BBM murah yakni premium. Pembatasan subsidi dalam jangka panjang juga akan menguntungkan perusahaan minyak asing yang memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)
di tanah air.
Selama ini, SPBU asing tersebut sering mengalami kerugian karena rakyat lebih memilih premium yang dijual dengan harga yang lebih murah. Dengan adanya pembatasan tersebut, rakyat dipaksa untuk membeli BBM yang
mengandung "oktan" lebih tinggi seperti yang dijual SPBU asing tersebut.
"Dengan biaya produksi yang lebih efisien dan kualitas yang mungkin lebih baik, SPBU asing itu akan lebih kompetitif dibandingkan SPBU Pertamina," katanya.
Jika pembatasan itu dilakukan, pihaknya berkeyakinan SPBU asing akan semakin "menjamur" di tanah air dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Ditambah lagi dengan tidak adanya inovasi yang dilakukan, dikhawatirkan
SPBU yang terafiliasi dengan Pertamina akan berpindah ke perusahaan asing tersebut.
"Itu sangat merugikan. Selain kalah di hulu, Pertamina pun kalah bersaing di hilir," katanya.
Dengan berbagai pertimbangan itu, HTI menyatakan penolakannya terhadap rencana pembatasan subsidi BBM yang akan merugikan rakyat yang merupakan pemilik sumber daya tersebut.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
Dalam pernyataan sikapnya, juru bicara HTI M Ismail Yusanto, Sabtu, mengatakan, pembatasan subsidi BBM merupakan salah satu upaya menuju liberalisasi migas. Dengan pembatasan subsidi tersebut, pemerintah terkesan memaksa rakyat untuk beralih ke BBM nonsubsidi yang lebih mahal seperti pertamax.
Pihaknya beranggapan kondisi itu merupakan keinginan perusahaan asing agar produknya laku di Indonesia karena rakyat tidak lagi memiliki pilihan BBM murah yakni premium. Pembatasan subsidi dalam jangka panjang juga akan menguntungkan perusahaan minyak asing yang memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)
di tanah air.
Selama ini, SPBU asing tersebut sering mengalami kerugian karena rakyat lebih memilih premium yang dijual dengan harga yang lebih murah. Dengan adanya pembatasan tersebut, rakyat dipaksa untuk membeli BBM yang
mengandung "oktan" lebih tinggi seperti yang dijual SPBU asing tersebut.
"Dengan biaya produksi yang lebih efisien dan kualitas yang mungkin lebih baik, SPBU asing itu akan lebih kompetitif dibandingkan SPBU Pertamina," katanya.
Jika pembatasan itu dilakukan, pihaknya berkeyakinan SPBU asing akan semakin "menjamur" di tanah air dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Ditambah lagi dengan tidak adanya inovasi yang dilakukan, dikhawatirkan
SPBU yang terafiliasi dengan Pertamina akan berpindah ke perusahaan asing tersebut.
"Itu sangat merugikan. Selain kalah di hulu, Pertamina pun kalah bersaing di hilir," katanya.
Dengan berbagai pertimbangan itu, HTI menyatakan penolakannya terhadap rencana pembatasan subsidi BBM yang akan merugikan rakyat yang merupakan pemilik sumber daya tersebut.(Ant)
Editor : Zulkifli Lubis
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012