Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu mendesak
pemerintah daerah membentuk lembaga penjamin kredit sehingga dana
jaminan usaha kecil menengah untuk kelompok tani dan nelayan dapat
direalisasikan.
"Pembentukan lembaganya agar dipercepat sehingga pengalokasian dana jaminan bisa direalisasikan," kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Lukman di Bengkulu, Jumat.
Ia mengatakan Perda nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi Koperasi Usaha Mikro, Usaha Kecil Menengah, Kelompok Petani Nelayan dan Gabungan Kelompok Tani belum terealisasi sebab lembaganya belum terbentuk.
Sesuai masukan dari Bank Indonesia pada 2008 saat Perda tersebut ditetapkan dana penjamin kredit minimal sebesar Rp50 miliar.
"Saat itu dana belum memungkinkan, lalu pada 2010 terbit kebijakan baru bahwa dana penjamin kredit minimal Rp25 miliar," tambahnya.
Dengan jumlah dana tersebut menurutnya, daerah cukup mampu mengalokasikan dana untuk penjamin kredit bagi kelompok usaha kecil menengah untuk kelompok tani dan nelayan.
Untuk itu ia mendesak eksekutif agar segera membentuk lembaga atau badan sejenis koperasi atau perusahaan untuk mengelola dana penjamin kredit tersebut.
"Kami harapkan pada APBD perubahan 2013 sudah bisa dialokasikan dana jaminan kredit," ujarnya.
Politisi PKS ini mengatakan jika terealisasi, akan berdampak serius bagi pertumbuhan mikroekonomi yang kondisinya cenderung semakin terpinggirkan.
Berbagai persyaratan perbankan yang cukup ketat semakin menjauhkan pelaku usaha mikro untuk mendapatkan fasilitas perkreditan.
"Karena itu lembaga ini sangat penting dan guna memacu pertumbuhan mikroekonomi daerah," katanya.
Sebelumnya Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Edy Waluyo mengatakan Perda tentang lembaga penjaminan kredit daerah belum dapat dioperasikan sebab terkendala pembentukan lembaganya.
"Kami menargetkan tahun anggaran 2013 Perda ini sudah dioperasikan tapi ternyata masih terkendala pembentukan lembaga," katanya. (ANT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Pembentukan lembaganya agar dipercepat sehingga pengalokasian dana jaminan bisa direalisasikan," kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Lukman di Bengkulu, Jumat.
Ia mengatakan Perda nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi Koperasi Usaha Mikro, Usaha Kecil Menengah, Kelompok Petani Nelayan dan Gabungan Kelompok Tani belum terealisasi sebab lembaganya belum terbentuk.
Sesuai masukan dari Bank Indonesia pada 2008 saat Perda tersebut ditetapkan dana penjamin kredit minimal sebesar Rp50 miliar.
"Saat itu dana belum memungkinkan, lalu pada 2010 terbit kebijakan baru bahwa dana penjamin kredit minimal Rp25 miliar," tambahnya.
Dengan jumlah dana tersebut menurutnya, daerah cukup mampu mengalokasikan dana untuk penjamin kredit bagi kelompok usaha kecil menengah untuk kelompok tani dan nelayan.
Untuk itu ia mendesak eksekutif agar segera membentuk lembaga atau badan sejenis koperasi atau perusahaan untuk mengelola dana penjamin kredit tersebut.
"Kami harapkan pada APBD perubahan 2013 sudah bisa dialokasikan dana jaminan kredit," ujarnya.
Politisi PKS ini mengatakan jika terealisasi, akan berdampak serius bagi pertumbuhan mikroekonomi yang kondisinya cenderung semakin terpinggirkan.
Berbagai persyaratan perbankan yang cukup ketat semakin menjauhkan pelaku usaha mikro untuk mendapatkan fasilitas perkreditan.
"Karena itu lembaga ini sangat penting dan guna memacu pertumbuhan mikroekonomi daerah," katanya.
Sebelumnya Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Edy Waluyo mengatakan Perda tentang lembaga penjaminan kredit daerah belum dapat dioperasikan sebab terkendala pembentukan lembaganya.
"Kami menargetkan tahun anggaran 2013 Perda ini sudah dioperasikan tapi ternyata masih terkendala pembentukan lembaga," katanya. (ANT)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013