Jakarta  (ANTARA Bengkulu) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemahaman pejabat negara mengenai aturan-aturan pencegahan korupsi harus semakin baik, sehingga tidak ada lagi pejabat yang ragu mengambil kebijakan karena takut melanggar aturan hukum.

"Semangat kita sama, kita ingin negara semakin bebas dari korupsi dengan cara-cara (pencegahan dan pemberantasan-red) yang tepat," kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Pemerintah 2013 di Jakarta Convention Centre, Senin pagi.

Kepala Negara mengatakan sebagai langkah aktif pemerintah pusat untuk mendorong penyelenggaraan negara yang semakin baik maka dalam rapat kerja yang berlangsung selama satu hari penuh itu, khusus dialokasikan waktu 2,5 jam diskusi panel yang menghadirkan Ketua KPK, Ketua BPK, Jaksa Agung dan Kapolri yang menjelaskan mengenai aturan-aturan dan upaya pemberantasan korupsi.

"Dengan pemahaman ini tidak akan lagi tercipta iklim keragu-raguan (dalam mengambil kebijakan-red) karena bila ada yang ragu maka akan menganggu kinerja kita (pemerintah-red)," kata Presiden.

Kepala Negara menambahkan"waktu 2,5 jam silahkan gunakan untuk berinterkasi. Saya ingin bupati dan wali kota bekerja dengan baik. Bila ada sekian ratus bupati dan wali kota menjadi tersangka maka ini akan menganggu program pemerintah."

Jangan asal laporan
Dalam kesempatan itu Presiden juga mengatakan meski secara teratur mendapat laporan dari pimpinan daerah mengenai permasalahan dan perkembangan pembangunan di daerah, namun Kepala Negara mengatakan dalam beberapa kesempatan ia akan meninjau langsung kondisi di lapangan.

"Ini bukan berarti saya tidak percaya pada saudara, namun tugas saya untuk melakukan pengawasan dan melihat kondisi di lapangan untuk menghindari laporan 'asal bapak senang'," tukas Presiden.

Presiden menambahkan "saya akan dengar aspirasi masyarakat mengenai apa yang masih kurang, barangkali rakyat masih ada yang merasa kurang."

Rapat kerja pemerintah 2013 dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati dan wali kota, juga oleh pimpinan TNI dan Polri baik di pusat maupun daerah serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Komite Ekonomi Nasional, Komite Inovasi Nasional dan juga pimpinan BUMN serta BUMD. (Antara)

Pewarta:

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013