Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Dempo Xler mendesak pemerintah segera menutup akses keluar-masuk Provinsi Bengkulu sebagai upaya memutus rantai penularan virus korona jenis baru atau COVID-19.
Kata Dempo, kebijakan menutup akses keluar-masuk baik jalur udara, darat dan laut harus segera dilakukan terlebih saat ini angka kasus orang dalam pemantauan (ODP) dan kematian pasien dengan pengawasan (PDP) COVID-19 di Bengkulu terus meningkat.
"Kita minta bapak gubernur tidak ego dan jumawa, ini musibah besar. Selaku pemimpin harus berani mengambil keputusan di saat kritis seperti ini, karena tidak ada gunanya pembangunan jika rakyat kita sakit semuanya dan jangan pula dulu kita menunggu banyak korban berjatuhan," jelas politisi PAN tersebut di Bengkulu, Jumat.
Selain itu Dempo juga meminta pemerintah Provinsi Bengkulu segera mengambil langkah kongkrit untuk melindungi masyarakat di daerah tersebut dari bahaya pandemi COVID-19 dan meminta Gubernur Bengkulu untuk sementara waktu menghentikan kegiatan kunjungan ke masyarakat di kabupaten.
"Stop dula lah kampanye Pilkada, rakyat butuh hand sanitizer, medis butuh APD, disinspektan, dan masker. Kita minta Gubernur fokus dulu lindungi masyarakat Bengkulu dari COVID-19 ini, salah satunya penerapan kebijakan lockdown untuk Provinsi Bengkulu dan stop dulu keliling-keliling," tegas Dempo.
Dempo menambahkan, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terus memburuk ini, sudah saatnya Gubernur Bengkulu memikirkan untuk memulangkan semua tenaga kerja asing yang ada di Bengkulu ke negara asalnya.
"Saya sepenuhnya mendukung upaya pemerintah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap TKA ini, tapi lebih bagus lagi jika para TKA ini dikembalikan ke negara asalnya saja," jelas Dempo.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PDI Perjuangan Edwar Samsi menilai Pemerintah Provinsi Bengkulu belum perlu melakukan penguncian wilayah atau lockdown, sebab pemerintah pusat juga belum melakukan hal tersebut.
Edwar menyebut lebih baik Gubernur Bengkulu saat ini fokus mensosialisasikan agar masyarakat menerapkan pola physical distancing atau jaga jarak, hal ini lebih efektif dibanding menutup akses Provinsi Bengkulu.
"Pemerintah pusat juga belum ada kebijakan lockdown pusat. Yang terpenting sekarang gubernur fokus mensosialisasikan maklumat Kapolri tentang upaya pencegahan, seperti hindari keramaian, jaga jarak dan mulai pola hidup sehat," papar Edwar.
Menurut Edwar wacana memberlakukan lockdown di Provinsi Bengkulu hanya membuat masyarakat tambah resah, cemas dan panik saja.
Edwar juga meminta Gubernur Bengkulu mengabaikan permintaan lockdown yang mencuat di Bengkulu akhir-akhir ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
Kata Dempo, kebijakan menutup akses keluar-masuk baik jalur udara, darat dan laut harus segera dilakukan terlebih saat ini angka kasus orang dalam pemantauan (ODP) dan kematian pasien dengan pengawasan (PDP) COVID-19 di Bengkulu terus meningkat.
"Kita minta bapak gubernur tidak ego dan jumawa, ini musibah besar. Selaku pemimpin harus berani mengambil keputusan di saat kritis seperti ini, karena tidak ada gunanya pembangunan jika rakyat kita sakit semuanya dan jangan pula dulu kita menunggu banyak korban berjatuhan," jelas politisi PAN tersebut di Bengkulu, Jumat.
Selain itu Dempo juga meminta pemerintah Provinsi Bengkulu segera mengambil langkah kongkrit untuk melindungi masyarakat di daerah tersebut dari bahaya pandemi COVID-19 dan meminta Gubernur Bengkulu untuk sementara waktu menghentikan kegiatan kunjungan ke masyarakat di kabupaten.
"Stop dula lah kampanye Pilkada, rakyat butuh hand sanitizer, medis butuh APD, disinspektan, dan masker. Kita minta Gubernur fokus dulu lindungi masyarakat Bengkulu dari COVID-19 ini, salah satunya penerapan kebijakan lockdown untuk Provinsi Bengkulu dan stop dulu keliling-keliling," tegas Dempo.
Dempo menambahkan, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terus memburuk ini, sudah saatnya Gubernur Bengkulu memikirkan untuk memulangkan semua tenaga kerja asing yang ada di Bengkulu ke negara asalnya.
"Saya sepenuhnya mendukung upaya pemerintah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap TKA ini, tapi lebih bagus lagi jika para TKA ini dikembalikan ke negara asalnya saja," jelas Dempo.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PDI Perjuangan Edwar Samsi menilai Pemerintah Provinsi Bengkulu belum perlu melakukan penguncian wilayah atau lockdown, sebab pemerintah pusat juga belum melakukan hal tersebut.
Edwar menyebut lebih baik Gubernur Bengkulu saat ini fokus mensosialisasikan agar masyarakat menerapkan pola physical distancing atau jaga jarak, hal ini lebih efektif dibanding menutup akses Provinsi Bengkulu.
"Pemerintah pusat juga belum ada kebijakan lockdown pusat. Yang terpenting sekarang gubernur fokus mensosialisasikan maklumat Kapolri tentang upaya pencegahan, seperti hindari keramaian, jaga jarak dan mulai pola hidup sehat," papar Edwar.
Menurut Edwar wacana memberlakukan lockdown di Provinsi Bengkulu hanya membuat masyarakat tambah resah, cemas dan panik saja.
Edwar juga meminta Gubernur Bengkulu mengabaikan permintaan lockdown yang mencuat di Bengkulu akhir-akhir ini.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020