.....Pada hari tanpa menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi itu akan dapat menghemat anggaran antara Rp500-Rp600 miliar....Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral akan memberlakukan hari tanpa menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi, namun waktunya masih dibahas.
"Pada hari tanpa menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi itu akan dapat menghemat anggaran antara Rp500-Rp600 miliar," kata Ketua Sub tim Analisis Sosial (Deputi VII, Menkopolhukam) Marskal TNI Agus Barnas di Bengkulu, Selasa.
Ia mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi itu ke daerah-daerah termasuk Bengkulu untuk mendapatkan data dam masukan masyarakat dalam rangka kenaikan BBM ke depan. Masukan dari daerah itu akan dibahas bersama pemerintah bersama tim monitoring pusat, sehingga bisa menentukan waktu yang tepat untuk menghapuskan subsidi BBM tersebut.
Pencanangan penghematan energi itu sudah dilakukan oleh Presiden SBY tanggal 29 Mei 2012 melalui Gerakan Nasional Penghematan Energi dan air. Gerakan itu bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan, sehingga masyarakat bisa lebih sejahtra. Ada beberapa langkamelakukan penghematan energi tersebut antara lain pelarangan menggunakan BBM subsidi (bensin RON 88) bagi mobil dinas pemerintah, BUMUN, BUMD, secara bertahap di seluruh Jawa dan Bali.
Percepatan konversi dari BBM ke bahan bakr gas untuk transportasi jalan dan melarang penggunaan BBM solar bagi truk angkutan perkebunan dan pertambangan. Selain itu, kata dia, PLN dilarang membangun pembangkit listrik baru menggunakan BBM, namun lebih didorong besar-besaran untuk menggunakan tenaga matahari, batu bara, gas alam, panas bumi, air dan biogas, ujarnya.
Pada acara tersebut Brigjen Pol (Pur) Marlin S Ritonga dalam materi berjudul "Peran Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM bersubsidi" mengupas secara singkat langka menghapuskan subsidi BBM ke depan. Dia mencontohkan, harga bensin RON 88 di Vietnam Rp10.000 dan harga di Belanda Rp20.000 per liter, sedangkan di Indonesia tetap dipertahankan Rp4.500/ liter.
Mestinya subsidi BBM itu dialihkan pada angkutan bus umum, sehingga menikmatinya adalah orang banyak, bukan pribadi. "Di rumah saya saja ada empat kendaraan, tiga di antaranya menggunakan BBM subsidi, seharusnya sudah tidak layak menggunakan BBM subsidi tersebut karena tingkat perekonomian sudah mapan," ujarnya.
Ia menjelaskan, pertumbuhan kendaraan roda dua setiap tahun mencapai sembilan juta unit dan kendaraan roda empat sebanyak 900 unit, bila menggunakan BBM subsidi negara dirugikan antara Rp137 -Rp190 triliun. Bila dana sebesar itu dibangunkan pada satu jembatan sudah bisa menyambungkan Sumatra dan Pulau Jawa atau digunakan untuk pembangunan bagi kesejahtraan masyarakat tidak ada lagi warga miskin, ujarnya.(Z005)
Editor : Rangga Pandu Asmara Jingga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
