Jakarta, (Antara Bengkulu) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Pramono Edhie wibowo menyayangkan adanya isu kudeta pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belakangan ini, bahkan diyakininya hal tersebut tidak akan terjadi.
"Saya jamin tidak ada kudeta. Memang biasanya kudeta dianggap disponsori oleh militer. Namun, dipastikan tak akan terjadi di tubuh TNI AD," kata Pramono di Mabes TNI AD, Jakarta, Kamis.
Ia mengaku telah menyampaikan kepada seluruh juniornya di militer bahwa kudeta merupakan jalan pengambilalihan kekuasaan yang tidak baik. Pergantian kekuasaan harus dijalankan melalui cara demokrasi yang dianut oleh Indonesia.
"Saya minta adik-adik saya junior untuk menjauhkan hal-hal seperti itu, tidak melakukan kudeta. Itu tidak baik, jangan. Ganti dengan cara yang 'smooth'. Saya mengidamkan pergantian presiden seperti tentara, dihadiri semua, diucapkan anak buahnya. Itu kan indah," papar dia.
Tak hanya kepada militer, Pramono minta kepada kalangan sipil untuk tidak membesar-besarkan isu kudeta ini.
"Saya juga minta bagi mereka yang tidak memegang senjata, janganlah mengembangkan isu kudeta, jangan memberi cerita pada anak cucu kita dengan berita yang tidak baik," ucapnya.
Ketika ditanya bagaimana dengan manuver para purnawirawan jenderal yang bicara soal kudeta? Kata Kasad, seorang Kasad saja tak boleh melakukannya. Padahal bintangnya empat dan punya jaring komando.
"Apalagi bagi yang sudah tak aktif. Saya bukan hendak mengecilkan para purnawirawan yang saya hormati," ujarnya.
Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa isu kudeta sendiri akan berefek luas hingga ke perekonomian. Sebagai contoh, banyak pengusaha yang ingin berinvestasi di Indonesia jadi mulai ketakutan, sehingga semakin mempersulit keadaan di tengah sejumlah pengusaha yang sedang kesulitan dengan ongkos buruh yang meningkat.
"Bayangkan yang mau investasi ke Indonesia juga mulai takut. Sekitar 15.000 pegawai dan buruh di Jakarta bisa tak dapat gaji karena beberapa perusahaan akan hengkang," tuturnya.
Sebelumnya, para Purnawirawan Jenderal TNI menolak pemberhentian pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tengah jalan karena dinilai tidak konstitusional dan merugikan rakyat.
"Kami mendengar itu, kami merespon dengan keras bahwa itu pikiran yang tidak wajar dan tidak ada alasan satu yang kuat untuk bisa dilaksanakan," kata Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/3), mewakili enam purnawirawan lainnya seusai bertemu Presiden.
Hal itu dikatakannya menanggapi pertanyaan wartawan terkait gerakan-gerakan yang menyuarakan agar Presiden SBY tidak menyelesaikan masa jabatannya.
Menurut dia, pemikiran-pemikiran inkonstitusional tidak pantas untuk dilontarkan, karena akan mengganggu pencapaian-pencapaian yang sudah didapat saat ini.
"Yang rugi pada akhirnya rakyat kita," katanya.
Ia menambahkan, pemerintahan kali ini memiliki prestasi yang cukup terpandang hingga masyarakat internasional. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6 persen lebih dan diakui oleh dunia internasional sebagai salah satu kekuatan, menurut dia, merupakan prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
"Kita sebagai bangsa harus berani menerima, mengakui 'succes story' (kisah sukses pemerintah ini). Bahwasannya ada pemerataan yang belum, itu juga beliau memahami. Itu adalah pekerjaan yang harus diselesaikan siapa pun presidennya," paparnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Saya jamin tidak ada kudeta. Memang biasanya kudeta dianggap disponsori oleh militer. Namun, dipastikan tak akan terjadi di tubuh TNI AD," kata Pramono di Mabes TNI AD, Jakarta, Kamis.
Ia mengaku telah menyampaikan kepada seluruh juniornya di militer bahwa kudeta merupakan jalan pengambilalihan kekuasaan yang tidak baik. Pergantian kekuasaan harus dijalankan melalui cara demokrasi yang dianut oleh Indonesia.
"Saya minta adik-adik saya junior untuk menjauhkan hal-hal seperti itu, tidak melakukan kudeta. Itu tidak baik, jangan. Ganti dengan cara yang 'smooth'. Saya mengidamkan pergantian presiden seperti tentara, dihadiri semua, diucapkan anak buahnya. Itu kan indah," papar dia.
Tak hanya kepada militer, Pramono minta kepada kalangan sipil untuk tidak membesar-besarkan isu kudeta ini.
"Saya juga minta bagi mereka yang tidak memegang senjata, janganlah mengembangkan isu kudeta, jangan memberi cerita pada anak cucu kita dengan berita yang tidak baik," ucapnya.
Ketika ditanya bagaimana dengan manuver para purnawirawan jenderal yang bicara soal kudeta? Kata Kasad, seorang Kasad saja tak boleh melakukannya. Padahal bintangnya empat dan punya jaring komando.
"Apalagi bagi yang sudah tak aktif. Saya bukan hendak mengecilkan para purnawirawan yang saya hormati," ujarnya.
Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa isu kudeta sendiri akan berefek luas hingga ke perekonomian. Sebagai contoh, banyak pengusaha yang ingin berinvestasi di Indonesia jadi mulai ketakutan, sehingga semakin mempersulit keadaan di tengah sejumlah pengusaha yang sedang kesulitan dengan ongkos buruh yang meningkat.
"Bayangkan yang mau investasi ke Indonesia juga mulai takut. Sekitar 15.000 pegawai dan buruh di Jakarta bisa tak dapat gaji karena beberapa perusahaan akan hengkang," tuturnya.
Sebelumnya, para Purnawirawan Jenderal TNI menolak pemberhentian pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tengah jalan karena dinilai tidak konstitusional dan merugikan rakyat.
"Kami mendengar itu, kami merespon dengan keras bahwa itu pikiran yang tidak wajar dan tidak ada alasan satu yang kuat untuk bisa dilaksanakan," kata Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/3), mewakili enam purnawirawan lainnya seusai bertemu Presiden.
Hal itu dikatakannya menanggapi pertanyaan wartawan terkait gerakan-gerakan yang menyuarakan agar Presiden SBY tidak menyelesaikan masa jabatannya.
Menurut dia, pemikiran-pemikiran inkonstitusional tidak pantas untuk dilontarkan, karena akan mengganggu pencapaian-pencapaian yang sudah didapat saat ini.
"Yang rugi pada akhirnya rakyat kita," katanya.
Ia menambahkan, pemerintahan kali ini memiliki prestasi yang cukup terpandang hingga masyarakat internasional. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6 persen lebih dan diakui oleh dunia internasional sebagai salah satu kekuatan, menurut dia, merupakan prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
"Kita sebagai bangsa harus berani menerima, mengakui 'succes story' (kisah sukses pemerintah ini). Bahwasannya ada pemerataan yang belum, itu juga beliau memahami. Itu adalah pekerjaan yang harus diselesaikan siapa pun presidennya," paparnya. (*)
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013