Nusa Dua (Antara Bengkulu) - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi membuka pertemuan ke-194 Asosiasi Kedokteran Dunia (World Medical Association/WMA) yang dihadiri ratusan delegasi dari 35 negara di Nusa Dua, Bali, Kamis.
Pertemuan yang difasilitasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu juga dihadiri pengurus Organisasi Internasional Kesehatan Wanita (MWIA) dan Organisasi Dunia Dokter Keluarga (WONCA) sebagai peninjau.
"Pertemuan itu mengangkat beberapa isu penting yang dibahas dalam WMA. Oleh karena itu menjadi perhatian terutama kita para dokter di seluruh dunia," kata Menkes usai membuka pertemuan tersebut.
Isu kesehatan dunia yang menjadi topik bahasan pada pertemuan selama dua hari itu di antaranya mengenai sosio-medis, kode etik kesehatan, anggaran dan perencanaan, serta sidang Dewan WMA.
Salah satu topik yang dibahasa dalam komite sosio-medis tersebut menyangkut kesehatan publik termasuk HIV-AIDS.
Nafsiah menyatakan bahwa untuk obat pengendali infeksi HIV, yakni antiretroviral (ARV), Indonesia telah mampu memproduksi obat tersebut dan diberikan gratis sejak tahun 2008.
Akhir tahun 2013, ARV itu nantinya akan dikombinasikan dari tiga pil ARV menjadi satu kaplsul yang disebut "fixed-dose atau atripla" yang diminum sekali per hari dengan efek samping jauh lebih kecil. "Kita nanti akan mulai ke beberapa provinsi dimana terbanyak ada penderita HIV AIDS," ujarnya.
Sementara itu, Direktur PT Akses, Fachmi Idris yang menjadi salah satu delegasi Indonesia menyatakan bahwa pada komite sosio-medis, selain membahas virus yang menyerang kekebalan tubuh itu, juga mendiskusikan pengendalian tembakau dan akses finansial.
Seperti diketahui sebagai bagian pemberian akses finansial kepada masyarakat, PT Askes yang akan beralih menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai menerapkan jaminan kesehatan pada 1 Januari 2014.
Jaminan kesehatan nasional itu diperuntukkan bagi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yakni fakir miskin dan orang tidak mampu dengan perkiraan mencapai 86,4 juta jiwa dengan iuran per kepala mencapai Rp15.500 yang dibayar setiap bulan.
"Kita mulai sistem jaminan sosial nasional menuju cakupan semesta 2019 yang menargetkan semua WNI memiliki jaminan kesehatan," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
Pertemuan yang difasilitasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu juga dihadiri pengurus Organisasi Internasional Kesehatan Wanita (MWIA) dan Organisasi Dunia Dokter Keluarga (WONCA) sebagai peninjau.
"Pertemuan itu mengangkat beberapa isu penting yang dibahas dalam WMA. Oleh karena itu menjadi perhatian terutama kita para dokter di seluruh dunia," kata Menkes usai membuka pertemuan tersebut.
Isu kesehatan dunia yang menjadi topik bahasan pada pertemuan selama dua hari itu di antaranya mengenai sosio-medis, kode etik kesehatan, anggaran dan perencanaan, serta sidang Dewan WMA.
Salah satu topik yang dibahasa dalam komite sosio-medis tersebut menyangkut kesehatan publik termasuk HIV-AIDS.
Nafsiah menyatakan bahwa untuk obat pengendali infeksi HIV, yakni antiretroviral (ARV), Indonesia telah mampu memproduksi obat tersebut dan diberikan gratis sejak tahun 2008.
Akhir tahun 2013, ARV itu nantinya akan dikombinasikan dari tiga pil ARV menjadi satu kaplsul yang disebut "fixed-dose atau atripla" yang diminum sekali per hari dengan efek samping jauh lebih kecil. "Kita nanti akan mulai ke beberapa provinsi dimana terbanyak ada penderita HIV AIDS," ujarnya.
Sementara itu, Direktur PT Akses, Fachmi Idris yang menjadi salah satu delegasi Indonesia menyatakan bahwa pada komite sosio-medis, selain membahas virus yang menyerang kekebalan tubuh itu, juga mendiskusikan pengendalian tembakau dan akses finansial.
Seperti diketahui sebagai bagian pemberian akses finansial kepada masyarakat, PT Askes yang akan beralih menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai menerapkan jaminan kesehatan pada 1 Januari 2014.
Jaminan kesehatan nasional itu diperuntukkan bagi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yakni fakir miskin dan orang tidak mampu dengan perkiraan mencapai 86,4 juta jiwa dengan iuran per kepala mencapai Rp15.500 yang dibayar setiap bulan.
"Kita mulai sistem jaminan sosial nasional menuju cakupan semesta 2019 yang menargetkan semua WNI memiliki jaminan kesehatan," tambahnya.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013