Yogyakarta (Antara Bengkulu) - Jumlah pekerja sosial sebagai ujung tombak pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia masih minim sehingga sasaran program dalam lima tahun terakhir tidak maksimal.
"Dalam lima tahun terakhir, sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial baru mencapai delapan persen dari total 15,5 juta keluarga yang mengalami masalah sosial," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Toto Utomo Budi Santoso dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, rasio yang ideal antara pekerja sosial dengan keluarga penyandang masalah sosial adalah satu dibanding 100 keluarga, sehingga Indonesia membutuhkan sebanyak 155.000 pekerja sosial.
Namun, lanjut dia, saat ini baru ada sebanyak 15.222 pekerja sosial sehingga ada kekurangan sekitar 139.000 pekerja sosial.
"Saat ini, diperlukan tenaga-tenaga sosial yang terlatih sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih baik. Karenanya, pekerja sosial itu pun menjalani sertifikasi," katanya.
Selain pekerja sosialnya, lembaga pelayanan sosial juga menjalani sertifikasi sehingga bisa memberikan pelayanan sesuai standar.
Kementerian Sosial telah memiliki enam balai pendidikan dan latihan yang tersebar di Padang, Makassar, Banjarmasin, Bandung, Yogyakarta dan Papua yang masing-masing membawahi sejumlah provinsi.
"Di masa yang akan datang, pembangunan kesejahteraan sosial akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, kami di pusat hanya akan menangani regulasinya," katanya.
Dalam rapat koordinasi tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kementerian Sosial tentang peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan berakreditasi.
Selain itu, juga dilakukan kesepakatan untuk meningkatkan kapasitas pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki kompetensi profesional dan bersertifikat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Hadi Muchtar mengatakan, akan terus meningkatkan kompetensi pekerja sosial masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
"Di tiap rukun warga (RW) setidaknya sudah ada satu pekerja sosial. Sehingga jumlah pekerja sosial di Kota Yogyakarta sekitar 700 orang," katanya.
Namun, lanjut dia, pekerja sosial yang ada di Kota Yogyakarta rata-rata sudah berusia tua sehingga diperlukan kaderisasi.
"Diharapkan, pekerja sosial berasal dari anak-anak muda yang memiliki jiwa sosial tinggi," katanya yang juga sudah mengikutkan sejumlah pekerja sosial untuk mengikuti pelatihan.
Sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Yogyakarta tidak hanya untuk warga yang memiliki kartu menuju sosial (KMS) tetapi juga penyandang masalah sosial lain. (ANT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Dalam lima tahun terakhir, sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial baru mencapai delapan persen dari total 15,5 juta keluarga yang mengalami masalah sosial," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Toto Utomo Budi Santoso dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, rasio yang ideal antara pekerja sosial dengan keluarga penyandang masalah sosial adalah satu dibanding 100 keluarga, sehingga Indonesia membutuhkan sebanyak 155.000 pekerja sosial.
Namun, lanjut dia, saat ini baru ada sebanyak 15.222 pekerja sosial sehingga ada kekurangan sekitar 139.000 pekerja sosial.
"Saat ini, diperlukan tenaga-tenaga sosial yang terlatih sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih baik. Karenanya, pekerja sosial itu pun menjalani sertifikasi," katanya.
Selain pekerja sosialnya, lembaga pelayanan sosial juga menjalani sertifikasi sehingga bisa memberikan pelayanan sesuai standar.
Kementerian Sosial telah memiliki enam balai pendidikan dan latihan yang tersebar di Padang, Makassar, Banjarmasin, Bandung, Yogyakarta dan Papua yang masing-masing membawahi sejumlah provinsi.
"Di masa yang akan datang, pembangunan kesejahteraan sosial akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, kami di pusat hanya akan menangani regulasinya," katanya.
Dalam rapat koordinasi tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kementerian Sosial tentang peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan berakreditasi.
Selain itu, juga dilakukan kesepakatan untuk meningkatkan kapasitas pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki kompetensi profesional dan bersertifikat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Hadi Muchtar mengatakan, akan terus meningkatkan kompetensi pekerja sosial masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
"Di tiap rukun warga (RW) setidaknya sudah ada satu pekerja sosial. Sehingga jumlah pekerja sosial di Kota Yogyakarta sekitar 700 orang," katanya.
Namun, lanjut dia, pekerja sosial yang ada di Kota Yogyakarta rata-rata sudah berusia tua sehingga diperlukan kaderisasi.
"Diharapkan, pekerja sosial berasal dari anak-anak muda yang memiliki jiwa sosial tinggi," katanya yang juga sudah mengikutkan sejumlah pekerja sosial untuk mengikuti pelatihan.
Sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Yogyakarta tidak hanya untuk warga yang memiliki kartu menuju sosial (KMS) tetapi juga penyandang masalah sosial lain. (ANT)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013