Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang merangkap sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan meminta jajaran KKP tetap menjalankan program kementerian dan pekerjaan seperti biasa.
"Pokoknya program yang baik jangan terhenti, kita lakukan evaluasi jika ada yang perlu diperbaiki," kata Luhut dalam ketegangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Luhut menyampaikan pesan tersebut saat memanggil Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tb Haeru Rahayu ke Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis.
Permintaan tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar jajaran KKP memastikan pekerjaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap berjalan.
Pada Jumat (27/11/2020), Luhut akan menggelar rapat dengan seluruh jajaran eselon 1 dan 2 KKP. Luhut juga meminta Sekjen KKP menyiapkan daftar pending issues yang perlu diputuskan oleh Menteri KP ad interim.
"Jangan sampai ada istilah tidak bisa dilakukan karena tidak ada menteri," kata Luhut.
Sebelumnya, Luhut ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim menyusul penetapan Edhy Prabowo sebagai salah satu tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster pada Kamis dini hari.
Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
"Pokoknya program yang baik jangan terhenti, kita lakukan evaluasi jika ada yang perlu diperbaiki," kata Luhut dalam ketegangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Luhut menyampaikan pesan tersebut saat memanggil Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tb Haeru Rahayu ke Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis.
Permintaan tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar jajaran KKP memastikan pekerjaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap berjalan.
Pada Jumat (27/11/2020), Luhut akan menggelar rapat dengan seluruh jajaran eselon 1 dan 2 KKP. Luhut juga meminta Sekjen KKP menyiapkan daftar pending issues yang perlu diputuskan oleh Menteri KP ad interim.
"Jangan sampai ada istilah tidak bisa dilakukan karena tidak ada menteri," kata Luhut.
Sebelumnya, Luhut ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim menyusul penetapan Edhy Prabowo sebagai salah satu tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster pada Kamis dini hari.
Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020