Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai membuka rapat koordinasi program bantuan sosial (bansos) Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong, Rabu, mengatakan kuota bansos setempat melebihi jumlah pendudukan miskin di wilayah itu.
"Berdasarkan data yang kita miliki jumlah bantuan sosial di Provinsi Bengkulu sekitar 350 ribu bahkan sempat mencapai 380 ribu, sedangkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu berkisar 300 ribuan," kata dia.
Dia mengatakan, jumlah penduduk miskin di provinsi yang dipimpinnya itu sekitar 15 persen dari jumlah penduduk Bengkulu yang berjumlah sebanyak 2 juta jiwa tersebar dalam 10 kabupaten/kota.
Penyaluran bansos itu sendiri kata dia, tidak bisa ganda artinya jika seseorang sudah mendapatkan bansos maka tidak bisa mendapatkan bansos serupa. Kenyataannya di lapangan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan ini namun tidak mendapatannya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, dia meminta pemerintahan desa dan kelurahan se Provinsi Bengkulu dibantu Tenaga Kesejahateraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari setiap kecamatan guna melakukan verifikasi dan validasi ulang data penerima bantuan sosial.
"Agar dilakukan verifikasi dan validasi ulang para penerimanya, bila nanti datanya benar-benar sudah valid maka tidak ada lagi masyarakat kita yang layak mendapatkannya ternyata tidak mendapat bantuan," terangnya.
Sementara itu, Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi dalam kesempatan itu mengatakan dirinya sudah meminta dinas sosial daerah itu untuk melakukan pendataan ulang para penerima bantuan sosial atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga tidak ada lagi warga miskin yang tidak mendapatkannya.
Sejauh ini data penerima bansos di Kabupaten Rejang Lebong kata dia, masih menggunakan hasil pendataan 2018 lalu, di mana jumlahnya mencapai 21 ribu KPM dan kemudian dilakukan verifikasi dan validasi (verval) berkurang menjadi 17.650 KPM.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021
"Berdasarkan data yang kita miliki jumlah bantuan sosial di Provinsi Bengkulu sekitar 350 ribu bahkan sempat mencapai 380 ribu, sedangkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu berkisar 300 ribuan," kata dia.
Dia mengatakan, jumlah penduduk miskin di provinsi yang dipimpinnya itu sekitar 15 persen dari jumlah penduduk Bengkulu yang berjumlah sebanyak 2 juta jiwa tersebar dalam 10 kabupaten/kota.
Penyaluran bansos itu sendiri kata dia, tidak bisa ganda artinya jika seseorang sudah mendapatkan bansos maka tidak bisa mendapatkan bansos serupa. Kenyataannya di lapangan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan ini namun tidak mendapatannya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, dia meminta pemerintahan desa dan kelurahan se Provinsi Bengkulu dibantu Tenaga Kesejahateraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari setiap kecamatan guna melakukan verifikasi dan validasi ulang data penerima bantuan sosial.
"Agar dilakukan verifikasi dan validasi ulang para penerimanya, bila nanti datanya benar-benar sudah valid maka tidak ada lagi masyarakat kita yang layak mendapatkannya ternyata tidak mendapat bantuan," terangnya.
Sementara itu, Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi dalam kesempatan itu mengatakan dirinya sudah meminta dinas sosial daerah itu untuk melakukan pendataan ulang para penerima bantuan sosial atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga tidak ada lagi warga miskin yang tidak mendapatkannya.
Sejauh ini data penerima bansos di Kabupaten Rejang Lebong kata dia, masih menggunakan hasil pendataan 2018 lalu, di mana jumlahnya mencapai 21 ribu KPM dan kemudian dilakukan verifikasi dan validasi (verval) berkurang menjadi 17.650 KPM.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021