Makassar (Antara Bengkulu) - Pemerhati masalah lingkungan asal Jurnal Celebes Mustam Arief mengatakan, semua stakeholder perlu menyelamatkan hutan mangrove (bakau) Sulawesi Selatan yang semakin terdegradasi.
"Degradasi hutan mangrove nasional setiap tahun mengalami degradasi dan Sulsel merupakan salah satu penyumbang degradasi hutan mangrove," kata Mustam di Makassar, Senin.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan Selawesi Selatan (Sulsel) diketahui, daerah ini menyumbang angka degradasi hutan mangrove yang cukup besar yakni seluas 214 ribu hektare, sehingga kini hutan mangrove hanya tersisa 23 ribu hektare yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.
Mustam mengatakan, program penyelamatan lingkungan seharusnya tidak parsial dan menjadi tanggung jawab instansi tertentu, namun harus terpadu dan menjadi tanggung jawab bersama.
"Selain itu, program pemeliharaan pasca penanaman bibit pohon juga harus menjadi fokus perhatian multipihak, bukan hanya menggiatkan program penanaman pohonnya untuk rehabilitasi hutan, sementara mengabaikan pemeliharaan pasca penanaman," katanya.
Dia mengatakan, program kegiatan penyelamatan hutan mangrove pun harus berkesinambungan dan tidak tergantung dari kepemimpinan suatu daerah dengan masing-masing kebijakannya.
Dengan demikian, meskipun pemimpin daerah berganti, namun program penyelamatan lingkungan yang sudah memiliki stranas itu tetap dijalankan, bukan membuat program baru lagi.
"Semua itu harus dievaluasi agar penyelamatan lingkungan, khususnya penyelamatan hutan mangrove dapat diwujudkan," katanya. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Degradasi hutan mangrove nasional setiap tahun mengalami degradasi dan Sulsel merupakan salah satu penyumbang degradasi hutan mangrove," kata Mustam di Makassar, Senin.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan Selawesi Selatan (Sulsel) diketahui, daerah ini menyumbang angka degradasi hutan mangrove yang cukup besar yakni seluas 214 ribu hektare, sehingga kini hutan mangrove hanya tersisa 23 ribu hektare yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.
Mustam mengatakan, program penyelamatan lingkungan seharusnya tidak parsial dan menjadi tanggung jawab instansi tertentu, namun harus terpadu dan menjadi tanggung jawab bersama.
"Selain itu, program pemeliharaan pasca penanaman bibit pohon juga harus menjadi fokus perhatian multipihak, bukan hanya menggiatkan program penanaman pohonnya untuk rehabilitasi hutan, sementara mengabaikan pemeliharaan pasca penanaman," katanya.
Dia mengatakan, program kegiatan penyelamatan hutan mangrove pun harus berkesinambungan dan tidak tergantung dari kepemimpinan suatu daerah dengan masing-masing kebijakannya.
Dengan demikian, meskipun pemimpin daerah berganti, namun program penyelamatan lingkungan yang sudah memiliki stranas itu tetap dijalankan, bukan membuat program baru lagi.
"Semua itu harus dievaluasi agar penyelamatan lingkungan, khususnya penyelamatan hutan mangrove dapat diwujudkan," katanya. (Antara)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013