Bengkulu (Antara Bengkulu) - Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu mengusulkan pembukaan dua jalan yang menembus Taman Nasional Kerinci Seblat untuk menghubungkan ke Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan.
"Dua jalan nasional ini untuk membuka keterisoliran Kabupaten Lebong yang terbelenggu hutan lindung," kata Bupati Lebong Rosjonsyah, saat pemaparan usulan pembukaan dua jalan itu kepada Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah di Kantor Gubernur, Senin.
Ia mengatakan dua jalan baru yang diusulkan ke pemerintah pusat itu yakni menghubungkan Kabupaten Lebong, Bengkulu dengan Kabupaten Merangin, Jambi sepanjang 35 kilometer dan jalan dari Lebong menuju Kabupaten Musirawas Sumatra Selatan sepanjang 11 kilometer.
Pembangunan dua jalan ini menurutnya sudah direncanakan pemerintah kabupaten Lebong dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, jalur yang ditembus yakni TNKS membuat rencana tersebut membutuhkan persetujuan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.
Untuk jalur Bengkulu menuju Jambi, pemerintah Kabupaten Lebong sudah membuat studi kelayakan atau "feasibility study".
"Tahun ini dari APBD kami anggarkan dana penyusunan `detil engineering design`," tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi menurutnya juga sudah mengusulkan pembukaan jalan tersebut ke pemerintah pusat.
Sementara jalan dari Lebong menuju Sumatra Selatan juga sudah melalui kajian dari pemerintah daerah.
Jika kedua jalur itu dibuka, maka akses Bengkulu menuju Sumatra bagian Timur menurutnya semakin dekat dan lancar.
Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan usulan dari pemerintah Kabupaten Lebong itu akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan.
"Sebaiknya menunggu penyusunan DED tuntas, sembari membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan," katanya.
Sementara Aliansi Konservasi Alam Raya (AKAR) yakni gabungan delapan lembaga lingkungan hidup yang fokus pada pelestarian TNKS mempertanyakan komitmen pemerintah melindungi TNKS jika dua jalur tersebut dibuka.
"Tanpa akses jalan saja TNKS sudah hancur oleh penebangan dan perambahan liar, bagaimana komitmen pemerintah menjamin tidak terjadi kerusakan yang lebih parah jika jalur itu dibuka," kata Koordinator AKAR Barlian di Bengkulu.
Ia juga mempertanyakan apakah pembukaan jalan itu benar-benar mendesak dan sudah melalui kajian sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi.
Apalagi jalur yang dilintasi adalah zona inti TNKS yang dipastikan akan berdampak negatif terhadap ekosistem kawasan itu secara keseluruhan. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Dua jalan nasional ini untuk membuka keterisoliran Kabupaten Lebong yang terbelenggu hutan lindung," kata Bupati Lebong Rosjonsyah, saat pemaparan usulan pembukaan dua jalan itu kepada Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah di Kantor Gubernur, Senin.
Ia mengatakan dua jalan baru yang diusulkan ke pemerintah pusat itu yakni menghubungkan Kabupaten Lebong, Bengkulu dengan Kabupaten Merangin, Jambi sepanjang 35 kilometer dan jalan dari Lebong menuju Kabupaten Musirawas Sumatra Selatan sepanjang 11 kilometer.
Pembangunan dua jalan ini menurutnya sudah direncanakan pemerintah kabupaten Lebong dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, jalur yang ditembus yakni TNKS membuat rencana tersebut membutuhkan persetujuan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.
Untuk jalur Bengkulu menuju Jambi, pemerintah Kabupaten Lebong sudah membuat studi kelayakan atau "feasibility study".
"Tahun ini dari APBD kami anggarkan dana penyusunan `detil engineering design`," tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi menurutnya juga sudah mengusulkan pembukaan jalan tersebut ke pemerintah pusat.
Sementara jalan dari Lebong menuju Sumatra Selatan juga sudah melalui kajian dari pemerintah daerah.
Jika kedua jalur itu dibuka, maka akses Bengkulu menuju Sumatra bagian Timur menurutnya semakin dekat dan lancar.
Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan usulan dari pemerintah Kabupaten Lebong itu akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan.
"Sebaiknya menunggu penyusunan DED tuntas, sembari membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan," katanya.
Sementara Aliansi Konservasi Alam Raya (AKAR) yakni gabungan delapan lembaga lingkungan hidup yang fokus pada pelestarian TNKS mempertanyakan komitmen pemerintah melindungi TNKS jika dua jalur tersebut dibuka.
"Tanpa akses jalan saja TNKS sudah hancur oleh penebangan dan perambahan liar, bagaimana komitmen pemerintah menjamin tidak terjadi kerusakan yang lebih parah jika jalur itu dibuka," kata Koordinator AKAR Barlian di Bengkulu.
Ia juga mempertanyakan apakah pembukaan jalan itu benar-benar mendesak dan sudah melalui kajian sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi.
Apalagi jalur yang dilintasi adalah zona inti TNKS yang dipastikan akan berdampak negatif terhadap ekosistem kawasan itu secara keseluruhan. (Antara)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013