Jakarta,  (Antara) - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan layanan kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta keluarganya siap dialihkan ke Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

         Pernyataan Agung di Jakarta, Rabu tersebut terkait dengan akan diterapkannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2014.

         Rencana peralihan layanan kesehatan tersebut tidak hanya soal kepesertaan, tetapi juga pemanfaatan fasilitas rumah sakit dan poliklinik milik BUMN.
     Agung mengatakan, meskipun ada peralihan namun Agung Laksono menegaskan layanan kesehatan yang akan diterima karyawan BUMN tidak akan berkurang.

         "Meski ada peralihan pertanggungjawaban, karyawan BUMN dan keluarganya tetap bisa mendapatkan layanan pengobatan untuk semua jenis penyakit, termasuk lima jenis penyakit berbiaya mahal, yakni jantung, diabetes, gagal ginjal, stroke hingga kanker," katanya.

         Agung juga mengatakan, pelayanan kesehatan dalam JKN akan sedikit berbeda, yaitu dilakukan sistem berjenjang atau rujukan mulai dari puskesmas atau dokter keluarga hingga rumah sakit.

         Bergabungnya BUMN ke BPJS Kesehatan menambah panjang daftar lembaga yang sudah mendaftar, yaitu para pegawai yang tergabung dalam Jamsostek.

         "Saat ini ada sekitar 100 BUMN.  Karyawan BUMN beserta keluarganya ini diharapkan menjadi motor penggerak BPJS kesehatan," katanya.

         Sementara itu, kepesertaan JKN saat ini sekitar 120 juta, yaitu penduduk kurang mampu berjumlah 86,4 juta yang preminya ditanggung pemerintah, peserta eks Jamsostek delapan juta, peserta pegawai negeri sipil (PNS) 16,4 juta dan anggota TNI/Polri beserta keluarganya sebanyak tiga juta.*

Pewarta: Oleh Wuryanti Puspitasari

Editor : Triono Subagyo


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013