Para aktivis lingkungan di Sumatera menyambut komitmen Presiden China Xi Jinping yang berjanji tidak akan mendanai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara baru di luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Xi Jinping dalam debat umum sidang ke 76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Selasa (21/09).
"China akan berusaha untuk mencapai puncak emisi karbon dioksida yang dilepaskan sebelum 2030 dan mencapai karbon netral sebelum 2060," kata Xi Jinping.
Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan dukungan untuk negara berkembang lainnya dalam mengembangkan energi hijau dan rendah karbon serta tidak akan membangun proyek PLTU batu bara baru di luar negeri.
Komitmen pemerintah China ini mendapat sambutan dari para aktivis lingkungan di Pulau Sumatera antara lain Ketua Kanopi Hijau Indonesia sekaligus Konsolidator gerakan Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) Ali Akbar yang menyebutkan bahwa komitmen Xi Jinping cukup memberi angin segar dalam rangka melawan krisis iklim global.
Ia mengatakan dampak langsung adanya PLTU batu bara Sumatera antara lain kasus petani kehilangan tanah, anak-anak terpapar abu beracun, konflik horizontal dan pencemaran lingkungan.
Namun pernyataan dari Presiden China tersebut diharapkan segera direalisasikan sekaligus mengevaluasi keberadaan PLTU batu bara yang tersebar di Pulau Sumatera.
"Kami di Sumatera akan mengawal komitmen ini sampai ke level operasional di lapangan," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Yayasan Srikandi Lestari yang berbasis di Sumatera Utara, Sumiati Surbakti. Ia mengatakan bahwa dampak PLTU batu bara Pangkalan Susu Sumatera Utara mengakibatkan menyempitnya ruang tangkap nelayan karena aktivitas angkutan batu bara melalui jalur laut yang menyebabkan turunnya pendapatan nelayan hingga 70 persen.
Selain itu dampak terhadap kesehatan, masyarakat banyak menderita gatal-gatal, paru hitam serta tingginya warga yang menderita ISPA akibat abu sisa pembakaran batu bara.
Kemudian PLTU batu bara Teluk Sepang di Bengkulu membuang limbah cair ke laut tanpa izin dan menyebabkan kematian biota laut seperti penyu. Proyek ini juga menggusur tanam tumbuh milik petani, pengangkutan batu bara melanggar aturan dan ketidakpatuhan terhadap dokumen yang disusun sendiri.
Indira Suryani, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang juga menambahkan bahwa dampak PLTU batu bara juga dirasakan oleh warga di Sumatera Barat. Ada dua PLTU yang sudah beroperasi yaitu PLTU Ombilin dan PLTU Teluk Sirih. PLTU Ombilin yang berada di Desa Sijantang Koto, Kota Sawahlunto, sudah sejak lama menyemburkan abu racun FABA dalam jumlah yang mengerikan. Itu terjadi ketika alat penangkap abu rusak dan tidak diperbaiki hingga saat ini. Hal tersebut menyebabkan seluruh abu sisa pembakaran batu bara keluar dari cerobong dan menghujani warga dengan abu beracun.
"Sebaiknya pemerintah Cina segera mengevaluasi proyek PLTU yang sedang berjalan saat ini dan tidak lagi mendanai PLTU baik di Indonesia atau dimanapun di muka bumi ini," katanya.
Begitu juga di Jambi. Hardi Yudha Direktur Lembaga Tiga Beradik mengatakan di PLTU Semaran Kabupaten Sarolangun sudah berdampak kepada kesehatan warga seperti batuk, sesak nafas bahkan penyakit kulit. Apalagi akan ada pendirian PLTU Jambi 1 dan 2 dengan kapasitas 2x300 MW yang akan berdampak buruk terhadap warga seperti kehilangan ruang hidup, kemiskinan jangka panjang, buruknya situasi lingkungan, konflik horizontal.
"Kami meyakini dampak PLTU batu bara relatif sama di setiap wilayah yang ada di Sumatera," kata Yuda.
Untuk diketahui, saat ini ada 33 pembangkit dengan kapasitas sebesar 3.566,5 MW di Sumatera dan 16 pembangkit sebesar 4.450 MW yang sedang direncanakan RUPTL 2020-2029 dan berdasarkan data tersebut, China mendominasi sebagai aktor utama pendana di balik PLTU tersebut.
Berikut keberadaan PLTU batu bara yang sudah memberikan dampak buruk terhadap lingkungan yaitu PLTU Nagan Raya di Aceh, Teluk Sepang di Bengkulu dan Pangkalan Susu di Sumatera Utara serta yang masih dalam tahap konstruksi yakni PLTU Sumsel 1 dan tahap perencanaan PLTU Jambi 1 dan 2.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021
Hal tersebut disampaikan Xi Jinping dalam debat umum sidang ke 76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Selasa (21/09).
"China akan berusaha untuk mencapai puncak emisi karbon dioksida yang dilepaskan sebelum 2030 dan mencapai karbon netral sebelum 2060," kata Xi Jinping.
Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan dukungan untuk negara berkembang lainnya dalam mengembangkan energi hijau dan rendah karbon serta tidak akan membangun proyek PLTU batu bara baru di luar negeri.
Komitmen pemerintah China ini mendapat sambutan dari para aktivis lingkungan di Pulau Sumatera antara lain Ketua Kanopi Hijau Indonesia sekaligus Konsolidator gerakan Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) Ali Akbar yang menyebutkan bahwa komitmen Xi Jinping cukup memberi angin segar dalam rangka melawan krisis iklim global.
Ia mengatakan dampak langsung adanya PLTU batu bara Sumatera antara lain kasus petani kehilangan tanah, anak-anak terpapar abu beracun, konflik horizontal dan pencemaran lingkungan.
Namun pernyataan dari Presiden China tersebut diharapkan segera direalisasikan sekaligus mengevaluasi keberadaan PLTU batu bara yang tersebar di Pulau Sumatera.
"Kami di Sumatera akan mengawal komitmen ini sampai ke level operasional di lapangan," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Yayasan Srikandi Lestari yang berbasis di Sumatera Utara, Sumiati Surbakti. Ia mengatakan bahwa dampak PLTU batu bara Pangkalan Susu Sumatera Utara mengakibatkan menyempitnya ruang tangkap nelayan karena aktivitas angkutan batu bara melalui jalur laut yang menyebabkan turunnya pendapatan nelayan hingga 70 persen.
Selain itu dampak terhadap kesehatan, masyarakat banyak menderita gatal-gatal, paru hitam serta tingginya warga yang menderita ISPA akibat abu sisa pembakaran batu bara.
Kemudian PLTU batu bara Teluk Sepang di Bengkulu membuang limbah cair ke laut tanpa izin dan menyebabkan kematian biota laut seperti penyu. Proyek ini juga menggusur tanam tumbuh milik petani, pengangkutan batu bara melanggar aturan dan ketidakpatuhan terhadap dokumen yang disusun sendiri.
Indira Suryani, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang juga menambahkan bahwa dampak PLTU batu bara juga dirasakan oleh warga di Sumatera Barat. Ada dua PLTU yang sudah beroperasi yaitu PLTU Ombilin dan PLTU Teluk Sirih. PLTU Ombilin yang berada di Desa Sijantang Koto, Kota Sawahlunto, sudah sejak lama menyemburkan abu racun FABA dalam jumlah yang mengerikan. Itu terjadi ketika alat penangkap abu rusak dan tidak diperbaiki hingga saat ini. Hal tersebut menyebabkan seluruh abu sisa pembakaran batu bara keluar dari cerobong dan menghujani warga dengan abu beracun.
"Sebaiknya pemerintah Cina segera mengevaluasi proyek PLTU yang sedang berjalan saat ini dan tidak lagi mendanai PLTU baik di Indonesia atau dimanapun di muka bumi ini," katanya.
Begitu juga di Jambi. Hardi Yudha Direktur Lembaga Tiga Beradik mengatakan di PLTU Semaran Kabupaten Sarolangun sudah berdampak kepada kesehatan warga seperti batuk, sesak nafas bahkan penyakit kulit. Apalagi akan ada pendirian PLTU Jambi 1 dan 2 dengan kapasitas 2x300 MW yang akan berdampak buruk terhadap warga seperti kehilangan ruang hidup, kemiskinan jangka panjang, buruknya situasi lingkungan, konflik horizontal.
"Kami meyakini dampak PLTU batu bara relatif sama di setiap wilayah yang ada di Sumatera," kata Yuda.
Untuk diketahui, saat ini ada 33 pembangkit dengan kapasitas sebesar 3.566,5 MW di Sumatera dan 16 pembangkit sebesar 4.450 MW yang sedang direncanakan RUPTL 2020-2029 dan berdasarkan data tersebut, China mendominasi sebagai aktor utama pendana di balik PLTU tersebut.
Berikut keberadaan PLTU batu bara yang sudah memberikan dampak buruk terhadap lingkungan yaitu PLTU Nagan Raya di Aceh, Teluk Sepang di Bengkulu dan Pangkalan Susu di Sumatera Utara serta yang masih dalam tahap konstruksi yakni PLTU Sumsel 1 dan tahap perencanaan PLTU Jambi 1 dan 2.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021