![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bengkulu.antaranews.com/berita/19075/mendikbud-indonesia-masuk-tujuh-besar-pada-2020&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2012/12/20121208mohammad-nuh.jpg&description=Mendikbud: Indonesia masuk "tujuh besar" pada 2020){kind=link}
Makassar (Antara) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Ir H Mohammad Nuh DEA meyakini Indonesia akan masuk dalam "tujuh besar" negara dengan ekonomi maju di dunia.
"Saat ini saja, Indonesia masuk 16 ekonomi dunia, karena itu sekarang masuk dalam G20 dan diperkirakan pada 2020 akan masuk tujuh besar," katanya di sela-sela kunjungan kerja di Makassar, Minggu.
Pada Studium Generale untuk Universitas "45" Makassar, Politeknik Bosowa dan Bosowa Internasional School di Makassar, ia menegaskan bahwa prospek Indonesia ke depan sangat menggembirakan.
"Prospek menggembirakan itu terlihat dari potensi usia produktif dan sumber daya alamnya. Sebagai gambaran, laju pertumbuhan penduduk Indonesia rata-rata 1,4 persen, sehingga puncak usia produktif mencapai 15 juta jiwa," katanya.
Menurut dia, jumlah penduduk yang besar jangan diremehkan, karena potensi penduduk usia produktif pada 2005 - 2035 mencapai jumlah paling besar dibandingkan dengan penduduk negara lain yang sudah tua, misalnya Jepang.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, perlu menyiapkan generasi penerus yang bukan hanya memiliki kualitas intelektual, tetapi juga spiritual atau batin.
Apalagi menjelang usia kemerdekaan Indonesia mencapai 100 tahun (2045), peluang untuk menempati posisi strategis sangat besar dan memiliki potensi mewujudkan kesejahteraan bangsa.
"Saat itu, kita membutuhkan sekitar 113 juta orang tenaga kerja terdidik, karena itu perlu menyiapkan generasi besar yang terdidik," kata penulis buku berjudul 'Menyemai Kreator Peradaban' itu.
Bagi menteri yang juga mantan Direktur PENS dan Rektor ITS itu, pendidikan merupakan kunci dari kisah sukses siapapun, termasuk keluarga miskin, karena itu pendidikan ramah sosial harus menjadi kebijakan pemerintah.
"Ada dua hal penting yang menentukan akses dalam pendidikan yakni ketersediaan (sekolah) dan keterjangkauan (biaya). Itulah penyebab anak putus sekolah, selain sekolah sebagai kebutuhan dasar masih belum menjadi tradisi," katanya.
Untuk merealisasikan dua hal penting itulah, dirinya selaku Mendikbud menggulirkan BOS (bantuan operasional sekolah) untuk pendidikan dasar dan menengah serta BOPTN (bantuan operasional perguruan tinggi negeri) untuk pendidikan tinggi.
Selain bantuan untuk sekolah/universitas, dirinya juga menggelontorkan bantuan untuk siswa/mahasiswa miskin yakni Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk siswa pendidikan dasar dan menengah serta Bidik Misi untuk siswa pendidikan tinggi (mahasiswa).
"Awalnya, kebijakan itu kita atur melalui Permendikbud, terus kita tingkatkan melalui PP 66/2010, bahkan sekarang diperkuat lagi melalui UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Karena bentuknya UU, maka perguruan tinggi yang tidak melaksanakan akan berarti melanggar UU. Jadi, keberpihakan kita jelas dan mengikat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Saat ini saja, Indonesia masuk 16 ekonomi dunia, karena itu sekarang masuk dalam G20 dan diperkirakan pada 2020 akan masuk tujuh besar," katanya di sela-sela kunjungan kerja di Makassar, Minggu.
Pada Studium Generale untuk Universitas "45" Makassar, Politeknik Bosowa dan Bosowa Internasional School di Makassar, ia menegaskan bahwa prospek Indonesia ke depan sangat menggembirakan.
"Prospek menggembirakan itu terlihat dari potensi usia produktif dan sumber daya alamnya. Sebagai gambaran, laju pertumbuhan penduduk Indonesia rata-rata 1,4 persen, sehingga puncak usia produktif mencapai 15 juta jiwa," katanya.
Menurut dia, jumlah penduduk yang besar jangan diremehkan, karena potensi penduduk usia produktif pada 2005 - 2035 mencapai jumlah paling besar dibandingkan dengan penduduk negara lain yang sudah tua, misalnya Jepang.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, perlu menyiapkan generasi penerus yang bukan hanya memiliki kualitas intelektual, tetapi juga spiritual atau batin.
Apalagi menjelang usia kemerdekaan Indonesia mencapai 100 tahun (2045), peluang untuk menempati posisi strategis sangat besar dan memiliki potensi mewujudkan kesejahteraan bangsa.
"Saat itu, kita membutuhkan sekitar 113 juta orang tenaga kerja terdidik, karena itu perlu menyiapkan generasi besar yang terdidik," kata penulis buku berjudul 'Menyemai Kreator Peradaban' itu.
Bagi menteri yang juga mantan Direktur PENS dan Rektor ITS itu, pendidikan merupakan kunci dari kisah sukses siapapun, termasuk keluarga miskin, karena itu pendidikan ramah sosial harus menjadi kebijakan pemerintah.
"Ada dua hal penting yang menentukan akses dalam pendidikan yakni ketersediaan (sekolah) dan keterjangkauan (biaya). Itulah penyebab anak putus sekolah, selain sekolah sebagai kebutuhan dasar masih belum menjadi tradisi," katanya.
Untuk merealisasikan dua hal penting itulah, dirinya selaku Mendikbud menggulirkan BOS (bantuan operasional sekolah) untuk pendidikan dasar dan menengah serta BOPTN (bantuan operasional perguruan tinggi negeri) untuk pendidikan tinggi.
Selain bantuan untuk sekolah/universitas, dirinya juga menggelontorkan bantuan untuk siswa/mahasiswa miskin yakni Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk siswa pendidikan dasar dan menengah serta Bidik Misi untuk siswa pendidikan tinggi (mahasiswa).
"Awalnya, kebijakan itu kita atur melalui Permendikbud, terus kita tingkatkan melalui PP 66/2010, bahkan sekarang diperkuat lagi melalui UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Karena bentuknya UU, maka perguruan tinggi yang tidak melaksanakan akan berarti melanggar UU. Jadi, keberpihakan kita jelas dan mengikat," katanya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013