Bengkulu (Antara) - Para buruh di Bengkulu mengancam akan mengikuti mogok nasional jika upah minimum provinsi yang akan diberlakukan pada 2014 berada di bawah angka Rp1,5 juta per bulan.
"Kalau upah di bawah Rp1,5 juta per bulan kami akan ikut mogok nasional," kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bengkulu Tengah, Edi Haryono, di Bengkulu, Senin.
Ia menyatakan, DPRD setempat masih menunggu keputusan Gubernur Bengkulu tentang usulan penetapan UMP 2014.
Jika UMP yang disetujui di bawah angka Rp1,5 juta per bulan, maka pihaknya siap menggelar mogok.
"Usulan kami Rp1,6 juta per bulan, jadi kami harapkan minimal disetujui Rp1,5 juta," katanya lagi.
Sedangkan UMP pada 2013 di Provinsi Bengkulu Rp1,2 juta per bulan. Angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terendah Rp1,2 juta di Kabupaten Rejanglebong, dan tertinggi Rp1,4 juta per bulan di Mukomuko.
Menurut Haryono, hasil survei KHL tersebut masih dipertanyakan karena berdasarkan survei yang dilaksanakan para buruh, angka tersebut belum termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan angka inflasi September 2013.
"Upah Rp1,6 juta per bulan bagi pekerja lajang diusulkan berdasarkan pertimbangan kenaikan harga komoditas utama, dampak kenaikan harga BBM bersubsidi," katanya.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Nurmawati mengatakan, nilai KHL yang direkomendasikan kepada Gubernur sudah disetujui oleh Dewan Pengupahan setempat.
"Dalam Dewan engupahan itu sudah ada perwakilan buruh yaitu SPSI," katanya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Kalau upah di bawah Rp1,5 juta per bulan kami akan ikut mogok nasional," kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bengkulu Tengah, Edi Haryono, di Bengkulu, Senin.
Ia menyatakan, DPRD setempat masih menunggu keputusan Gubernur Bengkulu tentang usulan penetapan UMP 2014.
Jika UMP yang disetujui di bawah angka Rp1,5 juta per bulan, maka pihaknya siap menggelar mogok.
"Usulan kami Rp1,6 juta per bulan, jadi kami harapkan minimal disetujui Rp1,5 juta," katanya lagi.
Sedangkan UMP pada 2013 di Provinsi Bengkulu Rp1,2 juta per bulan. Angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terendah Rp1,2 juta di Kabupaten Rejanglebong, dan tertinggi Rp1,4 juta per bulan di Mukomuko.
Menurut Haryono, hasil survei KHL tersebut masih dipertanyakan karena berdasarkan survei yang dilaksanakan para buruh, angka tersebut belum termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan angka inflasi September 2013.
"Upah Rp1,6 juta per bulan bagi pekerja lajang diusulkan berdasarkan pertimbangan kenaikan harga komoditas utama, dampak kenaikan harga BBM bersubsidi," katanya.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Nurmawati mengatakan, nilai KHL yang direkomendasikan kepada Gubernur sudah disetujui oleh Dewan Pengupahan setempat.
"Dalam Dewan engupahan itu sudah ada perwakilan buruh yaitu SPSI," katanya lagi.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013