Bengkulu (Antara-IPKB) - Wakil Ketua Komis IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Sefty Yuslina mengimbau segenap pengelola dan penyelenggara program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) daerah itu untuk mengajukan program kerja.
Imbauan itu ditujukannya bagi SKPD KB kabupaten/kota dan BKKBN Provinsi Bengkulu agar lembaga legislatif dapat mengetahui program kerja untuk mendapat dukungan melalui beberapa fungsi DPRD.
"Pada 2014 SKPD KB kabupaten/kota dan provinsi untuk mengajukan program kerja kepada DPRD Provinsi Bengkulu sehingga dapat menjalan fungsi DPRD," ujar Sefty Yuslina ketika seminar Peran DPRD dalam pelaksanaan Program KKB di Bengkulu belum lama ini.
Ia mengatakan, tiga fungsi DPRD yang mesti berjalan untuk pelaksanaan program, baik mendorong program Nasional maupun program pemerintah daerah. "Fungsi Legislasi, Fungsi Anggara dan Fungsi Pengawasan, melalui fungsi tersebut maka peran DPRD dalam pembangunan dapat berjalan," ujarnya.
Berdasarkan fungsi legislasi DPRD, pada tahun sebelumnya dapat dirasakan manfaat bagi masyarakat yakni berjalannya kebijakan pemerintah daerah untuk menyediakan jaminan kesehatan melalui Jamkesdaprov, selain itu dalam pelaksanaan program KB pada 2013 terwujudnya dukungan anggaran terhadap program pelayanan 10.000 implant.
Ia menambahkan, untuk lebih meningkatkan peran DPRD terhadap pelaksanaan program KB di daerah ini diperlukan masukan dalam pengusulan program kerja yang untuk diketahui pemerintah (DPRD) agar pelaksanaan prgram KKB mampu mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sejahtera.
Sementara itu Pelaksana tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Zainin menambahkan, perlunya seminar yang melibatkan lembaga legislatif di daerah itu guna menjalin perpaduan konsep dan program kerja pengelola KKB di tiap kabupaten/kota.
Perlunya peningkatan peran DPRD dalam pelaksanaan program KKB, melihat perjalan KB beberapa tahun mengalami hambatan baik aspek kuantitas maupun kualitas. Sehingga dengan terpadunya kebijakan dan langkah antar lembaga legislatif dan eksekutif maka akan mempercepat tercapainya sasaran program Nasional dan daerah.
Kepala Bidang Adpokasi dan Penggerakan Informasi (ADPIN) BKKBN Maryana menambahkan, seminar sehari tentang peningkatan peran DPRD di daerah itu telah dikuti selain unsur DPRD yang membidangi kemitraan dengan program KB, juga terdapat unsur Bappeda dan SKPD KB sep-Provinsi Bengkulu.
Maryana menyebutkan, perseta seminar itu mencapai 30 orang, terdapat unsur DPRD, Bappeda, dan Kepala SKPD KB se-Provinsi Bengkulu yang masing-masing sebanyak 10 orang, pungkasnya.(rs)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
Imbauan itu ditujukannya bagi SKPD KB kabupaten/kota dan BKKBN Provinsi Bengkulu agar lembaga legislatif dapat mengetahui program kerja untuk mendapat dukungan melalui beberapa fungsi DPRD.
"Pada 2014 SKPD KB kabupaten/kota dan provinsi untuk mengajukan program kerja kepada DPRD Provinsi Bengkulu sehingga dapat menjalan fungsi DPRD," ujar Sefty Yuslina ketika seminar Peran DPRD dalam pelaksanaan Program KKB di Bengkulu belum lama ini.
Ia mengatakan, tiga fungsi DPRD yang mesti berjalan untuk pelaksanaan program, baik mendorong program Nasional maupun program pemerintah daerah. "Fungsi Legislasi, Fungsi Anggara dan Fungsi Pengawasan, melalui fungsi tersebut maka peran DPRD dalam pembangunan dapat berjalan," ujarnya.
Berdasarkan fungsi legislasi DPRD, pada tahun sebelumnya dapat dirasakan manfaat bagi masyarakat yakni berjalannya kebijakan pemerintah daerah untuk menyediakan jaminan kesehatan melalui Jamkesdaprov, selain itu dalam pelaksanaan program KB pada 2013 terwujudnya dukungan anggaran terhadap program pelayanan 10.000 implant.
Ia menambahkan, untuk lebih meningkatkan peran DPRD terhadap pelaksanaan program KB di daerah ini diperlukan masukan dalam pengusulan program kerja yang untuk diketahui pemerintah (DPRD) agar pelaksanaan prgram KKB mampu mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sejahtera.
Sementara itu Pelaksana tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Zainin menambahkan, perlunya seminar yang melibatkan lembaga legislatif di daerah itu guna menjalin perpaduan konsep dan program kerja pengelola KKB di tiap kabupaten/kota.
Perlunya peningkatan peran DPRD dalam pelaksanaan program KKB, melihat perjalan KB beberapa tahun mengalami hambatan baik aspek kuantitas maupun kualitas. Sehingga dengan terpadunya kebijakan dan langkah antar lembaga legislatif dan eksekutif maka akan mempercepat tercapainya sasaran program Nasional dan daerah.
Kepala Bidang Adpokasi dan Penggerakan Informasi (ADPIN) BKKBN Maryana menambahkan, seminar sehari tentang peningkatan peran DPRD di daerah itu telah dikuti selain unsur DPRD yang membidangi kemitraan dengan program KB, juga terdapat unsur Bappeda dan SKPD KB sep-Provinsi Bengkulu.
Maryana menyebutkan, perseta seminar itu mencapai 30 orang, terdapat unsur DPRD, Bappeda, dan Kepala SKPD KB se-Provinsi Bengkulu yang masing-masing sebanyak 10 orang, pungkasnya.(rs)
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014