Bengkulu (Antara) - Wakil Gubernur Bengkulu Sultan Najamudin mengingatkan para pengusaha sektor tambang batu ara di daerah itu agar tidak hanya memikirkan untung, tapi juga tanggung jawab bagi masyarakat sekitar pertambangan.
"Jangan hanya berpikir untung, tapi tanggung jawab kesejahteraan sosial masyarakat sekitar tambang harus direalisasikan," katanya saat menyampaikan sambutan dalam pengukuhan pengurus Asosiasi Pertambangan Batu bara Bengkulu, Selasa.
Menurut Wagub, perusahaan batu bara di Bengkulu harus menjalankan kewajiban, terutama berdampak bagi masyarakat sekitar pertambangan.
Jika hal itu tidak terjadi, maka potensi konflik antara masyarakat dengan pertambangan dapat meruncing.
"Karena masyarakat berpikir tidak ada manfaatnya perusahaan tambang hadir di sekitar mereka, karena mereka hanya menjadi penonton," ujarnya.
Menurut Wagub, selain membayar royalti dan kewajiban lain kepada negara, pengusaha juga agar menerapkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Demikian juga dengan aturan tentang angkutan batu bara agar dipatuhi, sehingga tidak merusak jalan umum yang selama ini digunakan pengusaha tambang.
Untuk mendukung sektor pertambangan tambahnya, pemerintah Provinsi Bengkulu sudah menginisiasi dan mendorong pembangunan rel kereta api dari Sumatera Selatan menuju Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.
"Sebab potensi batubara Sumatera Selatan masih tinggi dan dapat diekspor melalui Pelabuhan Pulau Baai," ujarnya.
Ketua APBB Debby Hussy mengatakan siap menjalankan seluruh kewajiban perusahaan, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan.
"Kami akan memastikan seluruh anggota APBB menaati seluruh aturan yang berlaku, termasuk realisasi 'CSR'," ujarnya.
Ia mengatakan dari delapan perusahaan yang berproduksi, masih ada yang belum menunaikan kewajiban "CSR"-nya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Jangan hanya berpikir untung, tapi tanggung jawab kesejahteraan sosial masyarakat sekitar tambang harus direalisasikan," katanya saat menyampaikan sambutan dalam pengukuhan pengurus Asosiasi Pertambangan Batu bara Bengkulu, Selasa.
Menurut Wagub, perusahaan batu bara di Bengkulu harus menjalankan kewajiban, terutama berdampak bagi masyarakat sekitar pertambangan.
Jika hal itu tidak terjadi, maka potensi konflik antara masyarakat dengan pertambangan dapat meruncing.
"Karena masyarakat berpikir tidak ada manfaatnya perusahaan tambang hadir di sekitar mereka, karena mereka hanya menjadi penonton," ujarnya.
Menurut Wagub, selain membayar royalti dan kewajiban lain kepada negara, pengusaha juga agar menerapkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Demikian juga dengan aturan tentang angkutan batu bara agar dipatuhi, sehingga tidak merusak jalan umum yang selama ini digunakan pengusaha tambang.
Untuk mendukung sektor pertambangan tambahnya, pemerintah Provinsi Bengkulu sudah menginisiasi dan mendorong pembangunan rel kereta api dari Sumatera Selatan menuju Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.
"Sebab potensi batubara Sumatera Selatan masih tinggi dan dapat diekspor melalui Pelabuhan Pulau Baai," ujarnya.
Ketua APBB Debby Hussy mengatakan siap menjalankan seluruh kewajiban perusahaan, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan.
"Kami akan memastikan seluruh anggota APBB menaati seluruh aturan yang berlaku, termasuk realisasi 'CSR'," ujarnya.
Ia mengatakan dari delapan perusahaan yang berproduksi, masih ada yang belum menunaikan kewajiban "CSR"-nya.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014