Wakil Gubernur yang juga Wakil Ketua DPD-PDIP Sulawesi Utara, Steven Kandouw memohon maaf kepada Capres Prabowo Subianto, Partai Gerindra dan pihak terkait lainnya pasca orasi di Langowan, Kabupaten Minahasa, Sabtu pekan lalu.
"Jadi menyikapi dua hari berselang hiruk-pikuk di medsos tentang pelaksanaan kampanye di Langowan dimana saya berorasi, dari lubuk hari terdalam, tidak dipaksakan, tapi kesadaran pribadi saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara di Langowan, TKD Prabowo-Gibran, termasuk keluarga besar Maengkom-Sigar permohonan maaf sebesar-besarnya," kata Steven kepada wartawan di Manado, Senin.
Apabila dalam orasi tersebut ada kata-kata yang menyinggung, tidak membuat nyaman, menyakiti hati, Steven kembali berkata, "Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya."
Steven yang juga menjabat yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Sulut mengatakan, sebagai pejabat publik sudah menjadi tekad dirinya dan semua bahwa pelaksanaan pemilu harus menciptakan suasana yang kondusif.
"Walau berbeda afiliasi politik, beda partai, beda capres dan cawapres, kita harus berbesar hati bahwa kedamaian, harmoni harus menjadi yang prioritas," katanya.
Terutama di Sulut, kata Steven, pesta demokrasi harus betul-betul menjadi pesta demokrasi yang riang gembira.
"Pesta demokrasi yang memberikan sosialisasi, pencerahan dan pendidikan politik bagi semua terlebih generasi-generasi di bawah kita," katanya.
Maksudnya, kata dia, agar bersama-sama menyadari bahwa pesta demokrasi bukan hanya sebatas mencari kekuasaan, akan tetapi membentuk batu bata peradaban.
"Sekali lagi saya Steven OE Kandouw meminta maaf sebesar-besarnya," ujarnya lagi.
Sebelumnya viral di media sosial orasi Steven Kandouw yang menyebutkan patung tembaga Schwarz di depan Gereja GMIM Sentrum Langowan dibangun oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, padahal patung tersebut merupakan bantuan dari Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan).
Steven selanjutnya menyebutkan karya Prabowo ramai disebut-sebut saat ini karena terkait agenda politik Pilpres 2024.