Bengkulu (Antara) - Pengusaha kuliner di Kota Bengkulu
mengeluhkan pedagang pasar tradisional setempat yang mogok berjualan,
menyusul rencana pemberlakuan kenaikan retribusi pelayanan pasar yang
baru.
"Kemarin saya tidak jualan bubur ayam, karena pedagang ayam dan bumbunya mogok berdagang, dan Rabu besok, saya dengar masih ada rencana mereka mogok berjualan lagi, sehingga saya jadi rugi," kata seorang pengusaha kuliner bubur ayam, Lasmi, di Bengkulu, Selasa.
Keluhan serupa juga disampaikan pemilik rumah makan, Hardin, dampak mogok pedagang di daerah itu membuat dia terpaksa meliburkan pegawainya.
"Terpaksa pegawai libur, rumah makan ditutup karena tidak ada bahan makanan yang akan diolah akibat mogok para pedagang di pasar itu," katanya pula.
Sebelumnya, sebanyak 2.500 pedagang dari seluruh pasar tradisional di Kota Bengkulu berunjukrasa menolak kenaikan retribusi pelayanan pasar dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 yang akan diberlakukan pemerintah setempat.
"Kenaikan retribusi pelayanan pasar seharusnya dihitung berdasarkan inflasi, nah sekarang kita lihat inflasi di Kota Bengkulu malahan turun," kata perwakilan pedagang yang juga tim advokasi pedagang ini, Zurhendri.
Selain berunjukrasa, pedagang itu juga sepakat untuk tidak berjualan sebagai bentuk penolakan atas peraturan kenaikan retribusi yang akan diberlakukan itu.
Dia menyebutkan dalam Perda Nomor 07 Tahun 2013 itu pedagang dibebankan retribusi dengan kenaikan mencapai 700 persen.
"Retribusi itu naik dari Rp40 ribu menjadi Rp250 ribu lebih, belum lagi kami harus membayar retribusi lain, baik yang dilegalkan oleh oknum maupun yang benar-benar ilegal," kata dia pula.
Menurut dia, pedagang minta Pemkot Bengkulu mengkaji kembali perda tersebut dengan mengajak pedagang sebagai konstituennya.
"Kami minta Pemkot menunda pemberlakuan peraturan daerah tersebut dan meminta peraturan tersebut direvisi serta dapat menertibkan retribusi ilegal. Kami tidak keberatan jumlah tersebut jika tidak ada lagi pungutan liar atau yang dibiarkan seperti legal," ujar Hendri.
Ketua Kelompok Pedagang Bersatu Pasar Minggu Kota Bengkulu, Iwanto Jumadi, meminta pemerintah setempat dapat mencari solusi terbaik untuk pedagang maupun bagi Pemkot Bengkulu.
Dia menegaskan, pihaknya tetap akan mogok berjualan jika Pemkot Bengkulu tidak menanggapi aspirasi seluruh pedagang terkait kenaikan retribusi pelayanan pasar tersebut. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Kemarin saya tidak jualan bubur ayam, karena pedagang ayam dan bumbunya mogok berdagang, dan Rabu besok, saya dengar masih ada rencana mereka mogok berjualan lagi, sehingga saya jadi rugi," kata seorang pengusaha kuliner bubur ayam, Lasmi, di Bengkulu, Selasa.
Keluhan serupa juga disampaikan pemilik rumah makan, Hardin, dampak mogok pedagang di daerah itu membuat dia terpaksa meliburkan pegawainya.
"Terpaksa pegawai libur, rumah makan ditutup karena tidak ada bahan makanan yang akan diolah akibat mogok para pedagang di pasar itu," katanya pula.
Sebelumnya, sebanyak 2.500 pedagang dari seluruh pasar tradisional di Kota Bengkulu berunjukrasa menolak kenaikan retribusi pelayanan pasar dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 yang akan diberlakukan pemerintah setempat.
"Kenaikan retribusi pelayanan pasar seharusnya dihitung berdasarkan inflasi, nah sekarang kita lihat inflasi di Kota Bengkulu malahan turun," kata perwakilan pedagang yang juga tim advokasi pedagang ini, Zurhendri.
Selain berunjukrasa, pedagang itu juga sepakat untuk tidak berjualan sebagai bentuk penolakan atas peraturan kenaikan retribusi yang akan diberlakukan itu.
Dia menyebutkan dalam Perda Nomor 07 Tahun 2013 itu pedagang dibebankan retribusi dengan kenaikan mencapai 700 persen.
"Retribusi itu naik dari Rp40 ribu menjadi Rp250 ribu lebih, belum lagi kami harus membayar retribusi lain, baik yang dilegalkan oleh oknum maupun yang benar-benar ilegal," kata dia pula.
Menurut dia, pedagang minta Pemkot Bengkulu mengkaji kembali perda tersebut dengan mengajak pedagang sebagai konstituennya.
"Kami minta Pemkot menunda pemberlakuan peraturan daerah tersebut dan meminta peraturan tersebut direvisi serta dapat menertibkan retribusi ilegal. Kami tidak keberatan jumlah tersebut jika tidak ada lagi pungutan liar atau yang dibiarkan seperti legal," ujar Hendri.
Ketua Kelompok Pedagang Bersatu Pasar Minggu Kota Bengkulu, Iwanto Jumadi, meminta pemerintah setempat dapat mencari solusi terbaik untuk pedagang maupun bagi Pemkot Bengkulu.
Dia menegaskan, pihaknya tetap akan mogok berjualan jika Pemkot Bengkulu tidak menanggapi aspirasi seluruh pedagang terkait kenaikan retribusi pelayanan pasar tersebut. (Antara)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014