Bengkulu, (Antara) - DPRD Provinsi Bengkulu meminta pemerintah setempat untuk melakukan audit terhadap seluruh badan usaha milik daerah (BUMD) terutama yang tidak menyumbang pendapatan ke daerah alias "mandul".
"Kami minta pemprov melakukan audit terutama BUMD `mandul`, karena kami melihat selama ini masih ada yang tidak menghasilkan PAD," kata juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu Herry Alfian di Bengkulu, Jumat.
Dia mengatakan, sangat dibutuhkan pengawasan terhadap BUMD setempat guna menekan potensi kerugian negara di sisi pendapatan asli daerah (PAD).
"Ini juga diperlukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan anggaran, seharusnya sebagai badan usaha, harus menghasilkan pendapatan," kata dia.
Lebih lanjut Herry menjelaskan, sangat aneh jika sebuah badan usaha yang didirikan justru tidak menghasilkan pendapatan apapun.
"Harus ada penjelasan apa penyebabnya, bagaimana mungkin badan usaha tidak menghasilkan, seharusnya badan usaha harus memberikan pemasukan walaupun sedikit, atau badan usaha tersebut sedang mengalami kendala," katanya.
Jika jumlah PAD yang dihasilkan dari BUMD tidak sebanding dengan harapan dan rencana atau bermasalah, menurut dia, pasti ada yang harus dikoreksi dan hal tersebut secapatnya dilaporkan dengan jelas.
"Kami legislatif juga mempertanyakan badan usaha yang terindikasi merugi, hal seperti ini harus dilakukan pemeriksaan keuangan secara menyeluruh di tubuh badan usaha itu," ucapnya.
Selain itu pihaknya juga meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu agar segera mengoperasikan Mess Pemda Bengkulu karena telah lama selesai.
"Kami mempertanyakan komitmen pemprov terhadap mess pemda, apakah mau dijadikan hotel atau seperti apa ke depannya, mau dikelola BUMD atau pihak ketiga, namun kami meminta agar segera direalisasikan, karena bangunannya terhitung sudah lama selesai namun belum menghasilkan pendapatan," ujarnya.
***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Kami minta pemprov melakukan audit terutama BUMD `mandul`, karena kami melihat selama ini masih ada yang tidak menghasilkan PAD," kata juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu Herry Alfian di Bengkulu, Jumat.
Dia mengatakan, sangat dibutuhkan pengawasan terhadap BUMD setempat guna menekan potensi kerugian negara di sisi pendapatan asli daerah (PAD).
"Ini juga diperlukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan anggaran, seharusnya sebagai badan usaha, harus menghasilkan pendapatan," kata dia.
Lebih lanjut Herry menjelaskan, sangat aneh jika sebuah badan usaha yang didirikan justru tidak menghasilkan pendapatan apapun.
"Harus ada penjelasan apa penyebabnya, bagaimana mungkin badan usaha tidak menghasilkan, seharusnya badan usaha harus memberikan pemasukan walaupun sedikit, atau badan usaha tersebut sedang mengalami kendala," katanya.
Jika jumlah PAD yang dihasilkan dari BUMD tidak sebanding dengan harapan dan rencana atau bermasalah, menurut dia, pasti ada yang harus dikoreksi dan hal tersebut secapatnya dilaporkan dengan jelas.
"Kami legislatif juga mempertanyakan badan usaha yang terindikasi merugi, hal seperti ini harus dilakukan pemeriksaan keuangan secara menyeluruh di tubuh badan usaha itu," ucapnya.
Selain itu pihaknya juga meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu agar segera mengoperasikan Mess Pemda Bengkulu karena telah lama selesai.
"Kami mempertanyakan komitmen pemprov terhadap mess pemda, apakah mau dijadikan hotel atau seperti apa ke depannya, mau dikelola BUMD atau pihak ketiga, namun kami meminta agar segera direalisasikan, karena bangunannya terhitung sudah lama selesai namun belum menghasilkan pendapatan," ujarnya.
***2***
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014